Timwas Haji DPR Berangkat ke Tanah Suci, Soroti Kamar Hotel Penuh Sesak dan Tenda Arafah Belum Siap

Tim Pengawas Haji DPR RI mulai diberangkatkan secara bertahap ke Tanah Suci pada Sabtu, 16 Mei 2026. Keberangkatan para anggota tim ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa gelombang hingga 21 Mei mendatang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa dirinya bersama pimpinan komisi lainnya akan menuju Madinah terlebih dahulu. “Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Dalam pengawasan tahap awal, Timwas Haji DPR telah menerima sejumlah laporan terkait kondisi hotel jamaah di Madinah. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan kapasitas kamar hotel yang melampaui ketentuan. Wachid menyebutkan, ada laporan mengenai kamar yang seharusnya diisi empat orang, justru ditempati oleh delapan hingga dua belas jamaah dalam satu ruangan.

“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jamaah akhirnya harus rebutan,” tegasnya.

Selain persoalan kapasitas, DPR juga akan mengecek langsung jarak hotel jamaah dengan titik layanan utama. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, jarak maksimal hotel adalah 4,5 kilometer. Namun, ditemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer. “Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jamaah dirugikan,” tutur Wachid.

Pengawasan tidak berhenti pada pemondokan. Timwas Haji DPR juga memberikan perhatian khusus pada layanan konsumsi bagi jamaah Indonesia. Kualitas katering yang bercita rasa Indonesia menjadi salah satu fokus agar para jamaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah.

Sementara itu, kesiapan layanan Armuzna yang mencakup Arafah, Muzdalifah, dan Mina menjadi agenda penting lainnya. Komisi VIII menerima laporan adanya syarikah yang belum menuntaskan persiapan tenda di Arafah. Menurut informasi yang diterima Timwas, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen. Angka ini berbeda dengan data dari Kementerian Haji yang menyebutkan progres telah mencapai 75 persen.

“Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.

DPR juga menyoroti pelaksanaan program Tanazul yang dirancang untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Program ini ditargetkan mencakup 50 ribu jamaah agar kondisi kelebihan kapasitas di tenda Mina seperti tahun sebelumnya tidak terulang. Komisi VIII meminta program Tanazul dijalankan secara optimal, termasuk memastikan hotel transit jamaah berada di lokasi strategis seperti Syisyah dan Raudhah di Makkah yang dekat dengan Jamarat Aqabah.

Di luar layanan pemondokan dan Armuzna, Timwas DPR RI juga mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji. Pengawasan ini dilakukan agar prosesnya sesuai dengan syariat dan berjalan secara transparan. “Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak,” pungkas Wachid.