DPR Berangkatkan Timwas Haji ke Arab Saudi, Temukan Hotel Jamaah Over Kapasitas hingga Jarak 13 Kilometer

Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arab Saudi dalam waktu dekat. Keberangkatan perdana dijadwalkan pada Sabtu, 16 Mei 2026, menyusul sejumlah anggota yang akan berangkat pada tanggal 17, 18, 20, dan 21 Mei. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa dirinya bersama pimpinan komisi lainnya akan menuju Madinah terlebih dahulu untuk melakukan pengawasan terhadap pemondokan jamaah.

Dalam pengawasan awal ini, Timwas Haji telah menerima berbagai laporan serius terkait kondisi hotel jamaah di Madinah. Salah satu temuan yang menjadi sorotan utama adalah dugaan pengisian kamar yang jauh melebihi kapasitas. Menurut Abdul Wachid, terdapat laporan bahwa kamar yang seharusnya dihuni empat orang justru ditempati oleh delapan hingga dua belas jamaah dalam satu ruangan.

“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jamaah akhirnya harus rebutan,” ujarnya.

Selain persoalan kapasitas, Timwas juga akan memeriksa kesesuaian jarak hotel dengan standar yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil Panja Haji DPR RI, jarak maksimal hotel jamaah dari titik layanan utama adalah 4,5 kilometer. Namun di lapangan, ditemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer. Abdul Wachid menegaskan bahwa temuan ini harus segera diverifikasi agar jamaah tidak dirugikan.

Sementara itu, pengawasan DPR tidak hanya terbatas pada pemondokan. Layanan konsumsi bagi jamaah Indonesia juga menjadi perhatian serius. Legislator dari Partai Gerindra itu menekankan bahwa kualitas katering yang bercita rasa Indonesia harus tetap terjaga agar para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman.

Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan layanan Armuzna, yang mencakup Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Titik-titik ini dinilai paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. DPR mengaku telah menerima laporan bahwa salah satu syarikah belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah. Informasi yang diterima Timwas menunjukkan progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen, sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut angka tersebut sudah mencapai 75 persen.

“Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata Abdul Wachid.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR juga menyoroti program Tanazul yang dinilai penting untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, target peserta program Tanazul tahun ini mencapai 50 ribu jamaah. Program ini dinilai krusial agar jamaah tidak mengalami kelebihan muatan di tenda Mina seperti tahun sebelumnya, di mana banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan bahkan di luar tenda.

DPR pun meminta agar pelaksanaan Tanazul benar-benar dioptimalkan, termasuk memastikan hotel transit jamaah berada di lokasi strategis seperti di wilayah Syisyah dan Raudhah, Makkah, yang dekat dengan Jamarat Aqabah untuk pelaksanaan lempar jamrah di Mina. Selain itu, Timwas DPR juga akan mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar sesuai dengan ketentuan syariat dan berjalan transparan.

“Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak,” pungkas Abdul Wachid.