Anggota DPR Desak Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Krisis Global

Kondisi global yang makin tak menentu mendorong anggota Komisi IV DPR, Riyono, untuk bersuara lantang. Intinya sederhana: Indonesia harus benar-benar fokus pada ketersediaan pangan. Menurutnya, inilah fondasi kedaulatan yang tak bisa ditawar lagi, terutama ketika dunia seperti menuju krisis.

Riyono tak sekadar mengingatkan. Dia menyodorkan sejumlah langkah konkret yang dirasa mendesak untuk dilakukan pemerintah. Poin pertama yang ditegaskannya adalah soal cadangan beras nasional.

"Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya," ujar dia.

Angka itu memang mengesankan, tapi Riyono khawatir kalau pengelolaannya salah. Itu sebabnya, dia mendesak agar pemerintah juga melindungi para petani, ujung tombak produksi pangan kita.

"Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang," tuturnya.

Nah, soal anggaran, Riyono punya pesan keras. Dia menilai politik anggaran untuk sektor pertanian dan perikanan jangan sampai dikenai efisiensi buta. Anggaran pertanian yang mencapai Rp60 triliun itu, dalam pandangannya, sama sekali tidak boleh dipangkas.

"Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia," ucapnya tegas.

Latar belakang desakan ini memang suram. Riyono melihat program MDGs sebelumnya sudah gagal mengatasi kelaparan global. Bahkan, ancaman itu makin nyata dengan sekitar satu miliar penduduk bumi yang terancam, dan banyak yang sudah meninggal karena kelaparan.

Target SDGs ke-2 pada 2030 mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan pun terancam gagal untuk kedua kalinya. Perubahan ekstrem peta pangan global jadi penyebab utamanya.

“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Riyono.

Kegagalan distribusi global ini berakibat langsung: harga melambung, ketersediaan menipis, permintaan meledak. Yang lebih berbahaya, pangan berubah jadi alat politik yang kerap merugikan petani kecil.

“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tandasnya.

Peringatannya jelas. Di tengah gejolak dunia, ketahanan pangan bukan lagi sekadar urusan perut, tapi pertahanan kedaulatan itu sendiri.