Pemerintah Siapkan Relaksasi Produksi dan Bea Keluar untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Ada sinyal perubahan arah dari pemerintah, khususnya di sektor mineral dan batu bara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengisyaratkan pergeseran kebijakan. Intinya, pemerintah tak lagi mau terlalu ketat menahan produksi. Di tengah tekanan ekonomi global, mereka justru membuka ruang untuk menaikkan volume produksi, tentu saja dengan skema relaksasi yang terukur. Di sisi lain, instrumen fiskal baru berupa bea keluar juga sedang disiapkan. Tujuannya jelas: mendongkrak penerimaan negara.

Namun begitu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan dasar untuk RKAB atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tidak berubah. Yang berubah adalah fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Jadi, produksi nikel dan batu bara bisa ditingkatkan saat harga global sedang bagus. Sebaliknya, jika harga melemah, produksi akan disesuaikan dengan kondisi pasar.

"RKAB tidak ada perubahan. Yang ada adalah relaksasi yang terukur. Kalau harga bagus, kita produksi lebih banyak. Kalau harga turun, kita sesuaikan dengan permintaan di pasar,"

Ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat lalu. Langkah ini terasa seperti 'putar balik' dari pendekatan sebelumnya yang cenderung membatasi produksi demi menjaga harga. Kini, strateginya dikombinasikan: main volume sekaligus harga untuk mengoptimalkan pendapatan.

Tapi tentu saja ada catatan penting. Bahlil menekankan, peningkatan produksi ini harus menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai malah membanjiri pasokan dan akhirnya menekan harga komoditas itu sendiri. Selain itu, prioritas utama tetaplah pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Saya tegaskan bahwa RKAB batu bara belum ada kebijakan baru dari Menteri ESDM. Yang ada hanyalah relaksasi yang terukur, tujuannya kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita, seperti listrik, pupuk, dan industri harus terpenuhi dulu. Itu yang utama,"

Kata dia menegaskan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga sedang mengkaji penerapan bea keluar untuk sejumlah komoditas minerba. Produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI) termasuk di dalamnya. Kebijakan fiskal ini diarahkan untuk memperluas basis penerimaan negara dari sektor hilirisasi yang sedang digenjot.

Meski demikian, rencana bea keluar ini belum final. Menurut Bahlil, semuanya masih dalam tahap perhitungan dan pembahasan serius dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah ingin memastikan skema yang nanti diterapkan tidak malah membebani industri. Apalagi karakteristik komoditas sangat beragam.

Ambil contoh batu bara. Mayoritas produksi nasional kita itu kalori rendah, harganya lebih murah dibanding batu bara kalori tinggi. Nah, penerapan bea keluar harus dirancang hati-hati agar tidak menggerus daya saing ekspor kita di pasar internasional.

“Kita ingin meningkatkan penerimaan negara, tapi juga harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai tanggal 1 belum ada kebijakan itu, karena Menteri Keuangan dan ESDM akan membahas teknis,”

Jelasnya. Selain bea keluar, ada rencana lain: menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel. Ini bagian dari upaya menjaga nilai komoditas di pasar global.

Pada intinya, seluruh kebijakan ini adalah bentuk strategi adaptif pemerintah. Dinamika global yang tidak menentu memaksa kita untuk lebih lincah. Evaluasi akan dilakukan berkala untuk menjaga titik seimbang antara penerimaan negara, stabilitas industri, dan tentu saja, kepentingan domestik.

"Saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global semakin hari tidak ada yang bisa menentukan,"

Kata Bahlil. Sebelumnya, Kementerian ESDM memang memangkas RKAB produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keseimbangan harga, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen besar di kancah global.

Bagi Bahlil, RKAB adalah instrumen kontrol pemerintah. Ia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan industri saat ini, tetapi juga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Untuk tahun 2026, produksi batu bara ditetapkan dijaga di bawah 600 juta ton. Sementara untuk nikel, angkanya dibatasi di kisaran 250-260 juta ton.