Kongres Absen, Pemerintah AS Tutup Lagi

WASHINGTON – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi memasuki masa shutdown pada Sabtu dini hari. Penyebabnya klasik: Kongres gagal menyetujui undang-undang pendanaan tepat waktu. Batas waktu tengah malam Jumat (30/1/2026) terlampaui tanpa keputusan final dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Padahal, sehari sebelumnya Senat sudah bergerak cepat. Dengan suara 71 berbanding 29, para senator menyetujui paket yang berisi lima RUU anggaran jangka panjang. Ada satu catatan penting: pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) hanya diperpanjang dua minggu. Itu dilakukan agar negosiasi soal kebijakan imigrasi terutama penegakan hukumnya bisa dilanjutkan.

Namun begitu, jalan mulus terhambat di DPR. Para wakil rakyat sudah pulang kampung dan baru akan kembali bekerja Senin (1/2/2026) depan. Jadi, meski Senat sudah setuju, paket itu mentok di meja DPR yang sepi.

Di sisi lain, tekanan politik memanas. Insiden penembakan oleh petugas imigrasi terhadap warga Amerika, Alex Pretti, di Minnesota baru-baru ini menyulut amarah. Ini sudah kasus kedua bulan ini. Suasana itu langsung memengaruhi perundingan di Senat.

Pemimpin Mayoritas Demokrat Senat, Chuck Schumer, bersikukuh. Ia dan kaukusnya menolak mendukung paket pendanaan kecuali bagian alokasi dana untuk DHS dicabut. Sikap ini jelas jadi batu sandungan.

Untungnya, dampak shutdown kali ini diperkirakan tak akan parah. Asal DPR menyetujui paket itu di awal minggu, gangguan operasional pemerintah bisa ditekan minimal. Pemerintah tampaknya tak mau mengulangi skenario buruk akhir tahun lalu, dimana shutdown berkepanjangan selama 43 hari sempat melumpuhkan banyak layanan.

Isu reformasi lembaga imigrasi, ICE, kini jadi sorotan. Tuntutan agar agensi itu dibenahi terdengar kencang.

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries pada Jumat kemarin menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi paket dari Senat. “Kami akan lihat dulu manfaatnya, baru tentukan langkah legislatif selanjutnya,” ujarnya.

“Pemerintahan Trump harus punya peta jalan yang jelas untuk mereformasi ICE dan lembaga DHS lain. Rakyat Amerika sudah tahu, lembaga-lembaga ini sering bertindak di luar hukum dan semaunya sendiri.”

“Demi kepentingan negara, reformasi ini harus dilakukan sebelum Kongres bersidang kembali Senin malam dan RUU dibawa ke sidang DPR,” tegas Jeffries dalam pernyataannya.

Sementara itu, di kantor-kantor pemerintah, persiapan menghadapi shutdown sudah dimulai. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran memerintahkan sejumlah departemen untuk bersiap. Daftarnya panjang: Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pendidikan, Transportasi, hingga Perumahan. Mereka harus menyiapkan prosedur penutupan karena dana mereka habis tepat tengah malam.

Nah, sekarang semua mata tertuju ke Senin. Apakah DPR bisa segera memutuskan dan mengakhiri kebuntuan ini? Atau jangan-jangan kita akan menyaksikan drama politik baru yang lebih berlarut-larut. Waktulah yang akan menjawab.