Kekayaan Nadiem Makarim yang Diduga Kena Sindir Hotman Paris Soal Klien Pelit

Pengacara kondang Hotman Paris ternyata memutuskan mundur dari posisinya sebagai kuasa hukum Nadiem Makarim. Ini terjadi tak lama sebelum persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Yang menarik, usai pengunduran diri itu, Hotman seolah memberikan sindiran halus. Ia menyinggung soal klien yang sebenarnya kaya raya tapi bersikap pelit. Banyak yang menduga ucapannya itu merujuk pada Nadiem.

"Hanya ada dua jenis klien Hotman, gratis pro bono untuk para pengais keadilan dan klien konglo royal."

Lalu dengan nada sedikit sinis, ia menambahkan, "Klien kaya tapi pelit?? Sorry ya."

Lantas, sebenarnya berapa sih kekayaan yang dimiliki mantan Mendikbudristek ini?

Kekayaan Nadiem Makarim

Pertama kali melaporkan hartanya ke LHKPN pada 2019, Nadiem tercatat memiliki total kekayaan Rp1,23 triliun. Angka yang fantastis untuk seorang pejabat baru. Namun, ia juga punya utang yang tidak sedikit, yakni Rp185,36 miliar.

Yang bikin heboh adalah laporan dua tahun kemudian. Pada 2022, kekayaannya melonjak drastis menjadi Rp4,87 triliun! Utangnya pun ikut membengkak jadi Rp790,76 miliar.

Kenaikan luar biasa ini ternyata bertepatan dengan momen IPO PT GoTo Gojek Tokopedia di Bursa Efek Indonesia. Nadiem memegang 20,5 persen saham perusahaan tersebut. Harga saham yang melambung tinggi saat itu langsung mendongkrak kekayaannya secara signifikan.

Berkat angka itu, namanya pun melesat ke deretan teratas pejabat terkaya di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan ia berhasil menggeser Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Menhan dengan LHKPN 'hanya' Rp2,3 triliun.

Tapi ceritanya berubah di tahun-tahun berikutnya. Kekayaan Nadiem anjlok drastis jadi Rp906,05 miliar, lalu turun lagi ke Rp600,64 miliar pada 2024. Setelah tak lagi menjabat, hartanya dilaporkan semakin menyusut.

Situasinya makin rumit setelah ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 4 September 2025. Status ini diumumkan Kejaksaan Agung usai melakukan penyelidikan sejak Mei lalu.