Rapat Jam 3 Pagi PM Takaichi: Darurat Faks Rusak atau Budaya Kerja Ekstrem?

Di tengah kecaman, sejumlah anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) justru membela PM Takaichi. Mereka mengalihkan tuduhan kepada anggota parlemen oposisi, yang dituding mengajukan pertanyaan terlalu mepet, sehingga memaksa Takaichi dan timnya bekerja ekstra keras.

Midori Matsushima, politisi LDP, membela dengan menyatakan, "Bahkan seorang yang gila kerja seperti PM Takaichi pun tidak mau bekerja pukul 03.00," menegaskan bahwa kejadian ini adalah insiden yang tidak disengaja.

Sebaliknya, Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dari pihak oposisi, menyebut langkah Takaichi sebagai "aksi gila". Ia mengkritik, "Boleh saja dia bekerja, tapi tidak seharusnya menyeret orang lain. Semua orang tidur pada jam itu."

Konteks Lebih Luas: Perdebatan Batas Lembur di Jepang

Kontroversi ini muncul pada saat yang tepat, yaitu ketika perdebatan tentang rencana pelonggaran batas lembur di Jepang sedang hangat. Kebijakan ini sendiri didukung oleh Takaichi. Saat ini, batas lembur di Jepang adalah 45 jam per bulan, sebuah regulasi yang diterapkan sejak tahun 2019 setelah tragedi bunuh diri Matsuri Takahashi, karyawan Dentsu, yang disebabkan oleh lembur lebih dari 100 jam.

PM Takaichi pernah berargumen bahwa lembur dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang penting bagi sebagian pekerja. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa praktik kerja lembur tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan pekerja. "Saya tidak menyetujui lembur yang menyebabkan kematian akibat terlalu banyak bekerja," ujarnya.

Terlepas dari penjelasan yang diberikan, insiden rapat dini hari ini terus menjadi bahan perbincangan. Peristiwa ini kembali membuka memori kolektif tentang budaya kerja ekstrem di Jepang dan menempatkan kepemimpinan Takaichi di bawah pengawasan ketat sejak masa awalnya memimpin.