Buku Gibran's Black Paper Akan Dirilis, Roy Suryo Cs Klaim Temukan Masalah Ijazah Wapres
Kelompok yang sebelumnya menerbitkan Jokowi's White Paper kini bersiap meluncurkan buku berjudul Gibran's Black Paper. Buku ini diklaim akan mengungkap masalah riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rencana Peluncuran Buku Gibran's Black Paper
Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifauzia menyampaikan rencana mereka tersebut saat bertemu dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dan pimpinan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Ketiganya dikenal sebagai tokoh yang vokal mengkaji dugaan masalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Latar Belakang Permasalahan Ijazah Gibran
Isu pendidikan Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah advokat Subhan Palal menggugatnya terkait keabsahan data pendidikan sekolah menengah. Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat bersekolah di Orchid Park Secondary School Singapore (2002-2004) dan UTS Insearch Sydney (2004-2007). Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
Subhan menggugat Gibran dan KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta status Gibran sebagai Wapres dinyatakan tidak sah dan membayar ganti rugi Rp125 triliun kepada negara.
Klaim Tidak Memiliki Ijazah SMA
Roy Suryo mengklaim hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA, SMK, atau sederajat. "Ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada," ungkap Roy Suryo seperti dikutip dari YouTube Kompas TV.
Target Pemakzulan Wapres Gibran
Dokter Tifauzia menyatakan penelitian paralel tentang riwayat pendidikan Gibran sedang dilakukan. Buku Gibran's Black Paper rencananya akan dirilis pada November 2025.
Buku ini disebutkan akan menjadi alat untuk memakzulkan Gibran dari posisi Wapres RI. "Kami akan mendorong agar hasil penelitian kami... menjadi bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran," jelasnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT