Luhut Pandjaitan Ditegas: Jangan Atur Presiden Prabowo, Era Sudah Berganti

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat teguran keras agar tidak mengatur Presiden Prabowo Subianto. Kritik ini disampaikan menyusul pernyataan Luhut yang menyarankan Prabowo untuk tidak mengikuti tuntutan organisasi buruh mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, secara tegas menyoroti hal ini. Ia menilai Luhut seolah lupa bahwa pemimpin negara saat ini telah berganti.

"LBP ini mungkin dia insomnia ya, sudah lupa bahwa hari ini presidennya bukan Jokowi lagi, presidennya itu Prabowo," ujar Satyo kepada RMOL, Senin, 20 Oktober 2025.

Perbedaan Responsifitas Kepemimpinan Prabowo dan Jokowi

Satyo memuji pendekatan Presiden Prabowo yang dianggap lebih mendengar dan merasakan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti buruh. Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan era kepemimpinan sebelumnya.

"Dan ini kondisi yang tidak pernah terjadi di era Jokowi. Di mana presiden sangat responsif dan akomodatif kepada khususnya kaum pekerja ya, bukan cuma buruh tapi semua kelas pekerja, dengan mengundang, merumuskan, bahkan membicarakan di Istana terkait kenaikan upah waktu akhir tahun lalu," jelas Satyo.

Prabowo Buka Ruang Dialog dengan Buruh

Lebih lanjut, Satyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan ruang bagi kaum buruh dalam pembahasan perubahan UU Cipta Kerja. Hal ini disebutnya sebagai kondisi langka yang tidak terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

"Jadi Luhut ini kasih tau saja ingetin bahwa eranya sudah berganti, di mana rezim Jokowi kan Luhut kan memang buldozernya Jokowi, dan sangat tidak pro rakyat, lebih pro kepada oligarki ya kan, buktinya salah satu inisiator dari lahirnya UU Omnibus Law khususnya Cipta Kerja itu yang namanya Luhut Binsar Pandjaitan," papar Satyo.

Prabowo Tidak Bisa Dikendalikan

Satyo meyakini bahwa Prabowo tidak akan bisa dikendalikan oleh Luhut, mengingat perbedaan karakter dan pendekatan yang sangat signifikan dengan pendahulunya.

"Jangan ngatur-ngatur presiden, presiden punya kewenangan jauh di atas Kepala DEN. Apalagi mempengaruhi kebijakan yang sifatnya fundamental terkait salah satu variabel dalam perekonomian, yaitu sektor ketenagakerjaan," pungkas Satyo.