"Sementara, kalau dilihat pada periode kedua Jokowi waktu itu toh juga harus menunggu koalisi-koalisinya seperti apa. Nah, dengan cara ini artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi, karena belum tentu ya 80 persen dukungan di parlemen, itu juga harusnya diperhatikan" kata Selamat.
"Karena belum tentu juga misalnya PDIP di luar koalisi, belum tentu juga nantinya tidak diajak, bisa juga diajak," tambahnya.
"Nah, cara berpikirnya kira-kira begini; siapa yang akan menjadi wakilnya Presiden Prabowo ke depan? Itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya. siapa pun itu," papar Selamat.
"Karena itu, Presiden Prabowo tentu akan menghitung dengan cermat. Artinya begini, ini betul-betul seperti bola liar," sambungnya.
"Misalnya, kalau SBY menggandeng Demokrat, itu sama saja menguntungkan Demokrat untuk Pilpres berikutnya. Kalau dia menggandeng PDIP, begitu juga termasuk Golkar, PAN dan lain-lain," tuturnya.
Selamat menyebut Jokowi sudah bersikap tidak etis karena memotong jalur dan mengabaikan koalisi yang sudah ada.
Lagipula, menurut Selamat, Prabowo tetap akan memperhitungkan kinerja Gibran selama menjadi wakil presiden sebelum memutuskan apakah akan menggandengnya lagi atau tidak.
"Karena itu menurut saya agak kurang etis ketika ini dia [Jokowi] memotong jalur, mengabaikan koalisi partai politik yang sudah ada," ujar Selamat.
"Nah, tentu saja ini akan dilihat apakah dalam 5 tahun ke depan, Gibran akan menunjukkan performance yang diharapkan," imbuhnya.
"Jika tidak, tentu saja Presiden Prabowo tidak akan kemudian menggandeng Gibran lagi," tandas Selamat.
Salah satunya datang dari Ketua DPD PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menganggapnya sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.
Jokowi pun terkesan santai dalam menanggapi tudingan Andreas.
Ia menegaskan tidak ada hubungan antara tudingan ijazah palsu dan dukungan ke Prabowo-Gibran dua periode.
“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (26/9/2025), diwartakan TribunSolo.
Menurut Jokowi, dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.
“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnyaresiden Prabowo tidak akan kemudian menggandeng Gibran lagi," tandas Selamat.
Salah satunya datang dari Ketua DPD PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang menganggapnya sebagai upaya menyelamatkan citra dari kasus dugaan ijazah palsu.
Jokowi pun terkesan santai dalam menanggapi tudingan Andreas.
Ia menegaskan tidak ada hubungan antara tudingan ijazah palsu dan dukungan ke Prabowo-Gibran dua periode.
“Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ijazah sama dua periode hubungannya apa,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (26/9/2025), diwartakan TribunSolo.
Menurut Jokowi, dukungan tersebut murni untuk melanjutkan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut sikapnya sudah disampaikan sejak awal kepada para relawan.
“Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode. Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Namanya demokrasi,” jelasnya
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Tandatangani Rehabilitasi untuk 2 Guru Luwu Utara: Pemulihan Nama Baik
Roy Suryo Klaim Foto di Ijazah Jokowi Adalah Dumatno, Ini Faktanya
Viral Klaim Rustam Effendi: Anak Dumatno Akui Foto di Ijazah Jokowi Milik Ayahnya?
MAI Ancam Laporkan Polda Sumbar ke Tim Reformasi Polri Terkait Tambang Ilegal di Solok