Udara di Gereja Katedral Jakarta masih terasa khusyuk usai Misa Natal kemarin. Di tengah suasana itu, Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, menyampaikan pesan yang cukup menohok. Ia menyoroti sebuah fenomena yang belakangan kerap menghiasi berita: maraknya kepala daerah yang berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam ceramahnya, Kardinal Suharyo tak sungkan menyerukan agar para pejabat memohon ampun. Ia melihat gelombang penangkapan oleh KPK itu bukan sekadar angka statistik, melainkan pertanda ada yang salah dalam cara mereka memandang jabatan.
“Coba lihat berita atau televisi akhir-akhir ini,” ujarnya, dengan nada yang tegas namun tenang.
“Sudah berapa kali kita baca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Itu artinya, jabatannya enggak dipakai buat kebaikan bersama. Makanya, dia harus bertobat.”
Menurutnya, ada kesalahan fatal dalam memaknai kata ‘menjabat’. Bagi sebagian orang, jabatan seolah-olah hanya soal kursi empuk dan wewenang. Padahal, esensinya justru terletak pada amanah yang dibebankan di pundak.
“Kalau dapat kesempatan menjabat, ya jangan cuma mikirin duduknya. Duduk di kursi itu memang enak. Tapi yang utama kan mengemban tugas,” tutur Suharyo.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan yang sering kali kabur. Ada batas tipis antara ‘menduduki’ jabatan dan ‘memangku’ jabatan. Yang pertama cenderung egois, memanfaatkan posisi untuk kepentingan diri sendiri. Sementara yang kedua adalah sebuah tindakan pelayanan, memikul tanggung jawab untuk kepentingan orang banyak.
“Begini bedanya,” pungkasnya, merangkum poin pentingnya.
“Waktu saya menduduki jabatan, saya pakai jabatan itu buat kepentingan saya sendiri. Nah, kalau saya memangku jabatan, jabatan itu saya pangku buat kebaikan bersama.”
Peringatannya jelas: seorang pejabat adalah wakil rakyat. Kepercayaan yang diberikan rakyat itu jangan sampai dikhianati dengan tindakan korupsi yang ujung-ujungnya merugikan negara dan masyarakat yang mereka layani. Pesan Natal kali ini terasa relevan, menyentuh persoalan aktual di tengah hingar-bingar politik tanah air.
Artikel Terkait
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir
Analis Bongkar Agenda Terselubung di Balik Janji Kerja Mati-Matian Jokowi untuk PSI