"Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu," ujarnya, menjelaskan akar permasalahannya.
Klarifikasi Soal Syarat KTP Jakarta
Pramono Anung juga menepis tegas anggapan bahwa penolakan terjadi akibat ketiadaan KTP Jakarta. Ia memastikan bahwa semua warga, termasuk warga Baduy yang membutuhkan pertolongan medis, akan dilayani oleh rumah sakit di Jakarta.
"Nggak, nggak, nggak (tidak ditolak)," imbuhnya untuk mempertegas bantahannya. Ia menegaskan kembali bahwa Dinas Kesehatan DKI telah turun ke lapangan untuk memastikan fakta yang sebenarnya dan memastikan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak manapun.
Dengan penjelasan ini, Pramono Anung berharap publik mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjebak dalam informasi yang tidak akurat mengenai pelayanan kesehatan bagi warga Baduy di Jakarta.
Artikel Terkait
Bangunan Parkir di Koja Ambruk, Pemilik Lahan Mengaku Tak Menyangka
Dosen Gugat UU, Minta Gaji Pokok Tak Lagi di Bawah UMR
Mabes Polri Kerahkan 300 Personel Tambahan untuk Tangani Bencana Aceh
Lalu Lintas Mudik Siang Ini Relatif Lancar, Jasa Marga Terapkan Satu Arah di Jagorawi