Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta 2025: Antisipasi Banjir Hingga 10 November
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar operasi modifikasi cuaca hingga 10 November 2025. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi banjir yang disebabkan oleh hujan ekstrem dan limpasan air dari wilayah hulu.
Kebijakan Pemprov DKI ini mendapat dukungan dari berbagai pihak di DPRD DKI. Rany Mauliani, Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, menyatakan dukungannya. Ia mengakui bahwa kemacetan panjang belakangan ini cukup melelahkan bagi pengguna jalan, terutama mereka yang memiliki intensitas mobilitas tinggi untuk pekerjaan.
"Karena itu, apa pun upaya pemprov dalam mengantisipasi kejadian-kejadian ini patut kita dukung," ujar Rany kepada wartawan pada Kamis (6/11/2025).
Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI, Rany juga menilai langkah modifikasi cuaca ini akan berdampak pada sejumlah sektor. Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah banjir dan kemacetan saat cuaca ekstrem.
"Meski mungkin akan ada beberapa hal penyesuaian, minimal kita bisa mengevaluasi upaya tersebut agar bisa mencari solusi yang lebih baik ke depannya," imbuhnya.
DPRD Minta Transparansi Anggaran Modifikasi Cuaca
Sementara itu, Ali Lubis, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, meminta Pemprov DKI transparan mengenai anggaran yang dialokasikan untuk operasi modifikasi cuaca ini. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mengenai efektivitas langkah tersebut.
"Prinsipnya saya mendukung dan setuju jika Pemprov Jakarta melakukan modifikasi cuaca sebagai sarana untuk mengantisipasi banjir. Tapi saya minta kepada Pemprov Jakarta agar terbuka dan transparan, disampaikan ke publik berapa biaya untuk modifikasi cuaca dari tanggal 5 sampai 10 November 2025, dan seberapa efektif jika itu dilakukan," kata Ali Lubis.
Ali Lubis yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur mengingatkan agar anggaran untuk modifikasi cuaca ini tidak membebani masyarakat.
"Karena jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi cuaca tidak bermanfaat sama sekali, sebab biaya yang digunakan adalah uang rakyat," pungkasnya.
Dengan adanya operasi modifikasi cuaca ini, diharapkan intensitas hujan di Jakarta dapat dikendalikan sehingga risiko banjir, terutama dari limpasan air hulu, dapat diminimalisir. Evaluasi menyeluruh pasca-operasi juga dinilai krusial untuk menentukan efektivitas dan kelanjutan kebijakan serupa di masa depan.
Artikel Terkait
Sekjen Gerindra Minta Maaf Atas Atribut Partai yang Mengganggu Publik
Warga Parung Bogor Dipukuli Begal Gagal Rampas Motor
Gelombang Ketiga WNI Korban Penipuan Daring Kamboja Tiba di Tanah Air
Dasco: Keputusan Dua Periode Prabowo Tunggu Hasil Kerja Pemerintahan Pertama