MKD DPR Nonaktifkan Ahmad Sahroni 6 Bulan, Penjarahan Rumah Jadi Faktor Peringan

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap anggota DPR Ahmad Sahroni selama 6 bulan. Putusan penting ini dibacakan dalam sidang paripurna MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 5 November 2025.

Proses Sidang dan Pelanggaran Etik

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam memimpin langsung sidang putusan yang dihadiri oleh Ahmad Sahroni. Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MKD Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni dinilai telah melakukan pelanggaran etik dengan menggunakan kata-kata kasar dalam menyampaikan informasi publik.

MKD menegaskan bahwa sebagai anggota dewan terhormat, Sahroni seharusnya lebih bijaksana dalam memilih kata-kata dan kalimat yang pantas ketika menanggapi berbagai persoalan, bukan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan martabat kelembagaan.

Faktor Peringan dalam Putusan MKD

Yang menjadi perhatian khusus dalam putusan ini adalah pengakuan MKD bahwa Ahmad Sahroni juga merupakan korban dari berita bohong yang beredar. MKD secara eksplisit menyatakan bahwa insiden penjarahan rumah Sahroni sebagai akibat dari berita tidak benar tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penentuan sanksi.

Putusan ini menegaskan komitmen MKD DPR dalam menegakkan kode etik sekaligus memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk memberikan pertimbangan khusus terhadap dampak yang dialami oleh teradu.