Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menanggapi usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, agar pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Menurut Saleh, usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam.
"Usulan ini bagus dan simpatik. Sudah banyak diperbincangkan di lintas fraksi. Juga dalam diskusi formal dan informal para aktivis demokrasi dan pemerhati pemilu," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai, perlu kajian intensif yang melibatkan partisipasi masyarakat. Seluruh sisi positif dan negatif harus dipaparkan secara terbuka.
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," ujarnya.
Soal mekanisme penggantian wakil jika kepala daerah berhalangan tetap, menurut Saleh, masih perlu diskusi lebih lanjut. "Apakah otomatis wakil yang naik, atau perlu pemilihan lagi di DPRD? Bagaimana peran partai politik dalam situasi itu?" imbuhnya.
Meski demikian, ia setuju jika tugas dan fungsi wakil dirumuskan ulang. "Saya setuju kalau tugas, fungsi, dan wewenang wakil dirumuskan lagi. Sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan. Tetapi di beberapa daerah, ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut. Bahkan sampai diungkap dan kelihatan di pengadilan," ujarnya.
"Itu kan contoh tidak baik. Sementara, budaya kita menyebut bahwa para pemimpin adalah teladan. Mereka adalah contoh yang harus dipedomani," lanjut dia.
Artikel Terkait
PKB Soroti Darurat Korupsi Kepala Daerah Usai OTT Bupati Pemalang
PAN Sepakat dengan NasDem: Pemilu 2029 Harus Sportif dan Substantif
Tito Karnavian Buka Peluang Pembatasan Biaya Pilkada Usai Marak Bupati Terjaring KPK
RUU Adminduk Perluas Fungsi NIK Jadi Identitas Tunggal untuk Semua Layanan Publik