Mendagri Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Segera Eksekusi Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengimbau 16 kementerian/lembaga untuk segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatera. Imbauan ini disampaikan karena dari 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk (renduk) rehab-rekon, baru 16 di antaranya yang telah menerima alokasi anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program agar pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal.

Enam belas kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan renduk, pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp 100,1 triliun. Dokumen tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan menghimpun usulan kebutuhan dari masing-masing daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan akan menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah terdampak. Dengan demikian, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.

Ia juga telah mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sehingga dapat melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga. Sementara ini, dukungan daerah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan tambahan TKD Rp 10,6 triliun yang telah diterima oleh seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana. Selain itu, daerah juga telah mendapatkan bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 268 miliar.

"Jadi kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang 10,6 triliun, dan bantuan Presiden 268 miliar dibagikan kepada Pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan kementerian/lembaga yang belum menerima alokasi anggaran sesuai usulan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada 2026.

"Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menjamin uang ini, beliau (Menteri Keuangan) sudah menyiapkan," tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, yakni Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya.