Anggota DPR Sesalkan OTT Bupati Pemalang, Minta KPK Jamin Hak Tersangka

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menyatakan penyesalan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Ia berharap peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh kader Partai Golkar untuk tidak terjerat kasus serupa.

"Tentu kami di Partai Golkar sangat menyesalkan dan sedih terkait operasi tangkap tangan. Peristiwa di Pemalang harus jadi perhatian seluruh kader Partai Golkar agar tidak terjerat masalah yang sama," kata Irawan kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Irawan meminta KPK menjamin hak pihak terkait sesuai dengan KUHAP yang berlaku. Ia juga menyayangkan bahwa OTT seringkali menjerat kepala daerah.

"Kami minta KPK memberikan dan menjamin hak-hak yang bersangkutan dan memeriksanya sesuai dengan KUHAP dan mekanisme hukum yang berlaku," ujar Irawan. "Dari rangkaian operasi yang dilakukan oleh KPK, saya sebagai anggota DPR RI bertanya sampai kapan hal seperti ini terus akan terjadi?"

Menurut Irawan, masalah korupsi bersifat sistemik dan perlu diselesaikan dengan pendekatan sistem. Akar penyalahgunaan kekuasaan di daerah harus dibereskan dan dievaluasi.

"Masalah kejahatan korupsi ini sangat sistemik sehingga penyelesaian masalahnya juga harus dengan pendekatan system," ungkap dia.

Sebelumnya, KPK mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa tim menyita uang tunai lebih dari Rp 2 miliar serta barang bukti lainnya.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp 2 miliar. Dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini," kata Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

KPK belum merinci kasus yang menjerat Anom. Rombongan bupati beserta istrinya yang turut diamankan telah tiba di gedung KPK pada Rabu malam. Mereka masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang terjaring OTT.