Zulhas Ajak Mahasiswa Kawal Kebijakan Pemerintah Lewat Dialog Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak mahasiswa untuk mengawal kebijakan pemerintah melalui dialog terbuka. Ia menekankan bahwa membuka ruang dialog merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat berdialog dengan 178 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dalam Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7). Dalam forum itu, Zulhas mempersilakan mahasiswa menyampaikan kritik secara langsung.

"Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh," kata Zulhas.

Menurut Zulhas, demokrasi yang sehat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi harus dilanjutkan melalui dialog. Pemerintah, katanya, berkewajiban membuka ruang diskusi setelah aspirasi disampaikan.

"Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa melontarkan pertanyaan seputar implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional. Zulhas menjawab langsung setiap pertanyaan. Ia menyebut tantangan terbesar abad ke-21 adalah persoalan pangan, yang tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Zulhas mengutip laporan State of Food Security and Nutrition Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis Juli 2026. Menurut laporan itu, satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi. Setiap negara, kata Zulhas, dituntut memperkuat ketahanan pangannya.

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan

Zulhas menjelaskan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Pemerintah juga terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun. Program itu telah mencakup 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.

Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat desa.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir 2026. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan Indonesia memiliki 84.276 desa, terdiri atas 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan. Jumlah nelayan nasional tercatat 3.228.209 orang, dengan Nilai Tukar Nelayan pada 2025 berada di level 103,9 dan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.

Zulhas menilai Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masih menghadapi persoalan tata kelola. Pemerintah, lanjutnya, berpihak kepada petani dan nelayan melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.

"Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang berkembang. Zulhas mengajak mahasiswa mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi membangun solusi bagi bangsa.

"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan," ucap dia.