Mendagri: Kualitas Pelayanan Publik Kunci Ketahanan Negara

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Ia mendorong seluruh aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk terus memperkuat layanan kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). Ia mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB yang mencanangkan gerakan tersebut sebagai wake up call bagi aparatur untuk kembali fokus pada pelayanan.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto pernah menyebut tiga variabel utama yang membuat negara mampu bertahan: militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang efektif dan efisien. "Dalam konteks ini, acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga, yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia mengakui membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar dan karakteristik beragam menjadi tantangan tersendiri. Tito menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur. "Menurut saya, selain integritas, sistemnya harus dibuat. Kalau sistem dibuat, maka orang akan berubah mengikuti sistem itu," jelasnya.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Tito mendorong pemerintah daerah membangun MPP agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.

Menurutnya, penyederhanaan pelayanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi. "Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar dimaknai, terutama rekan-rekan di daerah. Publik itu kunci untuk negara kita bisa survive," tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala ANRI Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.