KPK Catat 17 Operasi Tangkap Tangan hingga Juli 2026, Kasus Bea Cukai dan Imigrasi Paling Menonjol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2026 hingga Juli. Dari sejumlah operasi tersebut, kasus yang menjerat Direktorat Jenderal Bea Cukai dan mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dinilai paling menonjol.

"Yang menonjol, mungkin ya, itu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin begitu asset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

"Kemudian yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol," lanjutnya.

Taufik mengatakan, OTT merupakan pintu masuk pengungkapan kasus korupsi. Dari situ, penyidik akan melakukan pengembangan. "Biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu," tuturnya.

Berikut 17 OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026:

1. KPP Madya Jakarta Utara - Dwi Budi IswahyuPada 9-10 Januari, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dari OTT ini KPK menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu.

2. Bupati Madiun - MaidiKPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, pada 19 Januari. Kasus yang menjerat Maidi berkaitan dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.

3. Bupati Pati - SudewoOTT ketiga di tahun ini dilakukan KPK terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, pada Selasa 20 Januari. Sudewo kena OTT KPK bersama dua camat, tiga kepala desa dan dua calon perangkat desa.

4. Kepala KPP Madya Banjarmasin - MulyonoKPK melakukan OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, pada Rabu 4 Februari. Mulyono kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait suap restitusi pajak.

5. Pejabat Ditjen Bea CukaiSehari setelah OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, KPK kembali melakukan OTT yang menyeret sejumlah pejabat pada Ditjen Bea Cukai. Pada OTT ini, awalnya ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada satu tersangka lainnya dari pihak pejabat Ditjen Bea Cukai.

6. Ketua dan Wakil Ketua PN DepokOTT berikutnya dilakukan KPK terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta tiga pihak lainnya pada Kamis 20 Februari. OTT ini terkait kasus pengurusan sengketa lahan di Depok.

7. Bupati Pekalongan - Fadia ArafiqPada Selasa 3 Maret, KPK melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan yang turut mengamankan Bupati Fadia Arafiq. Kasus ini terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing. Dalam perkara ini, hanya Fadia seorang diri yang ditetapkan sebagai tersangka.

8. Bupati Rejang Lebong - M Fikri ThobariMasih di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari. Fikri ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek.