Ganjar: Tidak Semua Aksi Demonstrasi Bisa Dicap Sebagai Aksi Bayaran

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi belakangan ini. Ganjar menegaskan, tidak semua aksi unjuk rasa bisa serta-merta dicap sebagai aksi bayaran.

"Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di manapun," ujar Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6).

Menurutnya, jika memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, hal itu sebaiknya diungkap ke publik dan diproses secara hukum. "Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar.

Ia menilai demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan yang berujung pada polemik di ruang publik. "Perlu kami sampaikan, demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ucapnya.

Ganjar menekankan pentingnya tidak menyamaratakan semua aksi demonstrasi sebagai aksi bayaran. "Namun, kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," ujarnya.

Ia justru menyoroti sejumlah kasus, termasuk pengakuan mahasiswa UBK yang mengaku dibayar untuk berdemo, serta aksi-aksi serupa lainnya. Namun, alih-alih terus memperdebatkan soal demonstrasi, Ganjar mendorong pemerintah untuk fokus memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan.

"Rakyat masih menunggu terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, setidaknya 19 juta lapangan kerja baru dan mengurangi PHK. Rakyat juga menunggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang pernah disampaikan sebagai arah kebijakan pemerintahan. Yang ini pasti rembesannya akan dirasakan nikmat oleh rakyat," kata dia.

Di sektor pendidikan, Ganjar juga menyoroti persoalan biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurutnya, memastikan janji-janji tersebut terpenuhi jauh lebih penting ketimbang menuding adanya demonstrasi bayaran.

"Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bila kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, pendidikan makin terjangkau, dan pelayanan publik membaik, maka kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya," jelas Ganjar.

"Demokrasi tidak perlu dilawan dengan narasi, demokrasi dijawab dengan kinerja. Kami bantu dengan doa," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6), menyinggung soal demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengaku tahu aktor di balik aksi-aksi tersebut.

Prabowo menyebut pihak-pihak itu tidak menyukai dirinya. Ia juga menegaskan mengetahui orang-orang yang korup. "Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gua kenal itu semua itu, Saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti," kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam memberikan bayaran pada aksi demo. Ia memperingatkan mereka. "Saudara-saudara sekalian. Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa, ya? Hmm. Kami dibayar Rp 200 ribu, gitu, kan. Tapi ada. Saya nggak mengerti," ujarnya.