Anggota DPR Dorong BGN Jadikan Temuan 100 SPPG Fiktif di Cilacap sebagai Momentum Pembenahan Total

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadikan temuan 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Cilacap sebagai momentum pembenahan menyeluruh. Temuan yang diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, itu dinilai sebagai cerminan bahwa persoalan serupa mungkin terjadi di daerah lain.

"SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah-daerah lain, semoga ke depan kinerja BGN makin baik," ujar Irma saat dihubungi pada Kamis (25/6/2026).

Menurut Irma, insiden ini sekaligus menjadi kesempatan bagi BGN untuk berbenah di berbagai lini. Ia menekankan perlunya perbaikan tata kelola, evaluasi terhadap koordinator wilayah dan koordinator kecamatan, serta peninjauan ulang kualitas sumber daya manusia yang bertugas di setiap SPPG, termasuk kepala SPPG, auditor, dan ahli gizi. Lebih tegas lagi, ia meminta agar SPPG yang bangunannya tidak memenuhi standar dan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pabrikan untuk mengelola limbah dihentikan secara permanen.

"Tentu ini momentum untuk BGN yang baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam juga mengevaluasi SDM yang ada di SPPG (KA SPPG, auditor, dan ahli gizi) begitu juga setop secara permanen SPPG yang bangunannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki IPAL pabrikan yang digunakan untuk mengolah limbah agar tidak mencemari sekelilingnya," kata dia.

Irma mengakui bahwa DPR RI tidak memiliki akses informasi yang mendetail mengenai kondisi SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia menyoroti ironi yang terjadi di lapangan: banyak masyarakat yang mengajukan usulan SPPG dengan kualitas baik justru tidak mendapat persetujuan dari BGN di masa lalu, sementara SPPG yang tidak layak mendapatkan lampu hijau.

"Kami sebagai wakil rakyat hanya mampu melakukan kontrol, memberikan solusi dan informasi terkait mana SPPG yang baik dan yang tidak baik di dapil kami masing-masing. Sebetulnya banyak masyarakat yang punya SPPG bagus tapi tidak mendapatkan approval, sementara yang tidak bagus malah dapat approval," ujarnya.

Ia menambahkan, banyak pihak yang kemudian membantu masyarakat yang gagal mendapatkan persetujuan itu dengan memfasilitasi mereka untuk bertemu langsung dengan BGN. Upaya ini, kata Irma, dilakukan dalam rangka menyukseskan program presiden selama tidak melibatkan praktik jual-beli titik dan kualitas SPPG yang difasilitasi tetap sesuai standar, bahkan bisa dijadikan percontohan bagi SPPG lain yang belum layak.

"Karena itulah banyak teman-teman yang membantu masyarakat yang tidak dapat approval dengan memfasilitasi mereka ke BGN mensukseskan program presiden kan wajib dilakukan oleh mitra kerja sepanjang tidak jual titik dan kualitas SPPG yang difasilitasi sesuai standar bahkan bisa dijadikan percontohan bagi SPPG-SPPG yang ada tapi tidak sesuai standar," lanjutnya.