Pemerintah Integrasikan AI ke Program Makan Bergizi Gratis, Target Dongkrak PDB 12 Persen

Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih besar, di mana AI akan diintegrasikan ke dalam berbagai program kementerian dan pemerintah daerah sepanjang 2026 hingga 2029.

Target yang dibidik cukup ambisius. Pemerintah meyakini adopsi AI dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen, atau setara dengan sekitar USD 366 miliar pada 2030. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suntikan dana sebesar USD 15 miliar, atau sekitar Rp 269,3 triliun dengan kurs Rp 17.955 per dolar AS.

Draf regulasi yang mengatur pemanfaatan AI ini kini masih menunggu tanda tangan Presiden Prabowo. Selain sebagai motor pertumbuhan ekonomi, regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan global dalam pengembangan teknologi tersebut.

Dalam implementasinya di program MBG, AI akan digunakan untuk berbagai fungsi operasional. Mulai dari menyusun menu yang sesuai dengan karakteristik daerah, memantau kebersihan dapur, memperkirakan kebutuhan makanan, mendeteksi penyimpangan, hingga mengintegrasikan data kesehatan untuk memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi darurat.

Pemerintah tidak bergerak sendiri. Sejumlah perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft dilibatkan dalam penyusunan regulasi AI nasional. Sebelumnya, Microsoft telah mengumumkan investasi senilai USD 1,7 miliar untuk pengembangan layanan cloud dan AI di Indonesia.

Meski demikian, jalan menuju kepemimpinan AI masih terjal. Keterbatasan infrastruktur, termasuk ketersediaan chip dan pusat komputasi, serta minimnya talenta AI, dinilai menjadi hambatan serius yang harus segera diatasi.

Di tengah perdebatan soal kesiapan teknologi dan anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melontarkan usulan baru. Ia ingin para pasien Tuberkulosis (TBC) masuk dalam daftar prioritas penerima manfaat program MBG.

Usulan ini didasari oleh angka yang memprihatinkan. Indonesia masih mencatat sekitar satu juta kasus TBC setiap tahun. Angka kematiannya pun mencapai 160 ribu jiwa per tahun.

“Orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta loh di Indonesia setiap tahun. Meninggal 160 ribu, jadi kita ngomong 5 menit meninggal dua orang,” ungkap Menkes saat ditemui usai peluncuran Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Namun, usulan tersebut langsung mendapat sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mempertanyakan kesiapan kajian di balik rencana itu.

“Saya memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan gizi yang baik agar pengobatannya berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki kajian yang komprehensif terkait kebutuhan anggarannya?” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).