Ketua Parlemen Iran: Kemenangan Militer Harus Diamankan Lewat Diplomasi

Diplomasi merupakan kunci untuk mengamankan kemenangan politik dan hukum dari setiap pencapaian militer. Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Qalibaf, di tengah dinamika negosiasi yang melibatkan sejumlah aktor regional dan internasional. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh stasiun penyiaran negara IRIB, Qalibaf menekankan bahwa kedaulatan Lebanon atas seluruh wilayahnya harus dipulihkan sepenuhnya.

“Setiap keberhasilan militer, betapapun besar atau menentukannya, hanya menunjukkan dampak sebenarnya ketika dicatat dan dikonsolidasikan secara hukum dan politik,” ujar Qalibaf. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya diplomasi. Menurutnya, pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan di medan perang tidak akan menghasilkan hasil akhir yang optimal tanpa tindak lanjut politik dan diplomatik.

“Ketika kondisi tercipta di medan perang, diplomasi harus memainkan perannya dengan menyelesaikan melalui cara-cara politik apa yang tidak dapat sepenuhnya dicapai secara militer,” kata Qalibaf. Ia menggambarkan negosiasi sebagai “metode perjuangan” dan “kelanjutan dari perjuangan yang sama,” sebuah posisi yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Qalibaf juga mengkritik upaya untuk menciptakan “dikotomi palsu” antara aksi militer dan diplomasi, dengan menegaskan bahwa keduanya saling melengkapi dan bukan bertentangan.

Dalam konteks yang lebih luas, Qalibaf merujuk pada Nota Kesepahaman Islamabad yang baru-baru ini ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa nota tersebut menekankan pengakhiran perang di Iran dan di antara sekutunya, merujuk pada apa yang digambarkan Teheran sebagai “front perlawanan.” Meskipun permusuhan telah berakhir di wilayah Iran, Qalibaf mengakui bahwa ketegangan masih tetap ada di Selat Hormuz, di mana pembatasan angkatan laut yang diberlakukan selama gencatan senjata dinilai sama dengan “bentuk perang.”

Sementara itu, perkembangan di Lebanon mengambil arah yang berbeda. Qalibaf menyebutkan bahwa operasi militer Israel terus berlanjut meskipun ada kerangka kerja yang lebih luas, termasuk serangan di pinggiran selatan Beirut. Ia mengatakan bahwa pasukan yang didukung Iran merespons dengan serangan rudal ke Israel. “Garis merah” Teheran, menurutnya, termasuk mencegah serangan terhadap Beirut dan menjaga gencatan senjata di Lebanon selatan.

“Israel sangat menentang proses negosiasi karena melihat kehancurannya dalam jalur ini dan berupaya untuk menyabotase proses tersebut,” kata Qalibaf. Ia mengklaim bahwa partisipasi Iran dalam pembicaraan di Swiss dan upaya diplomatik selanjutnya membantu mengurangi intensitas pertempuran dan menghentikan permusuhan di Lebanon dalam waktu dua hari. Pembicaraan tersebut, menurutnya, menghasilkan kesepahaman di mana Iran dan AS akan menjamin integritas teritorial Lebanon. Jaminan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam memorandum, dan pusat koordinasi akan didirikan untuk mengawasi implementasi, memfasilitasi kembalinya penduduk yang mengungsi, serta mengamankan penarikan Israel dari wilayah Lebanon.

Mengenai Selat Hormuz, Qalibaf menegaskan bahwa administrasinya akan tetap berada di bawah manajemen Iran dengan “pengaturan Iran” sambil tetap menghormati hukum internasional. Kedua pihak juga sepakat untuk membangun saluran telepon langsung dalam waktu 30 hari untuk menyelesaikan sengketa maritim, insiden pelayaran, dan masalah teknis. Ia menegaskan bahwa saluran telepon tersebut bukan untuk memberikan izin pelayaran, melainkan semata-mata untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kapal atau kemungkinan insiden.

Dalam bidang ekonomi, Qalibaf menyebutkan bahwa Klausul 11 memorandum tersebut mengatur pelepasan dua tahap aset Iran yang dibekukan senilai enam miliar dolar AS. Pengaturan tersebut, katanya, telah dilakukan sebelumnya selama perjalanannya ke Qatar dan diselesaikan di Swiss. Sementara itu, Klausul 10 mencakup ekspor minyak mentah, petrokimia, perbankan, asuransi, dan pelayaran. Meskipun kesepakatan akhir belum tercapai dan sanksi yang lebih luas masih berlaku, Qalibaf mengatakan bahwa sanksi minyak telah ditangguhkan berdasarkan pengaturan sementara hingga akhir periode implementasi 60 hari.

Hasil penting lainnya, menurut Qalibaf, adalah kerangka kerja yang disepakati untuk memantau implementasi memorandum selama 60 hari ke depan. Delegasi Iran dan AS akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuannya. Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Iran dan AS mengadakan negosiasi selama 18 jam di Swiss di bawah mediasi Pakistan dan Qatar. Negosiasi tersebut membahas ketentuan-ketentuan yang belum terselesaikan dalam nota kesepahaman, termasuk penghentian permusuhan di semua front, termasuk Lebanon.

Sebagai gambaran, serangan militer Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 orang, dan menyebabkan lebih dari satu juta penduduk mengungsi sejak 2 Maret, menurut otoritas Lebanon. Israel terus menduduki wilayah-wilayah di Lebanon selatan, beberapa di antaranya telah dikuasai selama beberapa dekade dan yang lainnya direbut selama perang 2023–2024.