Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk sementara waktu mencabut sanksi minyak terhadap Iran. Keputusan yang diumumkan pada Senin, 22 Juni 2026, ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Washington yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi Teheran setelah bertahun-tahun terpaksa menjual minyak dengan harga diskon kepada pembeli yang berisiko melanggar aturan AS.
Langkah ini diambil setelah sesi pertama perundingan perdamaian yang digelar di Swiss. Wakil Presiden AS, JD Vance, menegaskan bahwa Teheran telah setuju untuk mengundang kembali inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa ke situs nuklir Iran. Namun, pernyataan resmi dari pemerintah Iran tidak secara jelas mengonfirmasi kesepakatan tersebut.
Penangguhan sanksi yang berlaku selama 60 hari ini akan memungkinkan Iran meningkatkan ekspor minyak dan menetapkan harga sesuai pasar. Kebijakan itu juga memperluas akses Iran terhadap mata uang dolar AS dengan mengizinkan transaksi dalam dolar dan penjualan kepada importir Amerika. Pencabutan sanksi dan prospek kembalinya inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mencerminkan elemen-elemen penting dari kesepakatan nuklir era Obama yang dibatalkan oleh Trump pada 2018.
Di tengah diplomasi yang berjalan tidak menentu, kedua pihak membingkai masalah inspeksi dengan cara yang sangat berbeda. Presiden Trump memuji langkah ini sebagai pencapaian nyata. Melalui media sosial, ia menulis bahwa Iran “akan setuju untuk melakukan Inspeksi Senjata Utama.”
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, memberikan pernyataan yang bertolak belakang. Kepada media pemerintah Iran, Baghaei mengatakan bahwa negaranya belum membuat “komitmen baru” terkait inspeksi nuklir.
“Setiap keterlibatan dengan inspektur PBB akan berlangsung berdasarkan prosedur yang ada dan tidak jelas apakah itu berarti kembali ke inspeksi terbatas yang diizinkan Iran hingga tahun lalu atau sesuatu yang lebih menyeluruh,” tegas Baghaei, seperti dikutip dari The New York Times, Selasa, 23 Juni 2026.
IAEA sendiri belum memberikan tanggapan atas klaim yang saling bertentangan tersebut. Iran mulai membatasi inspeksi fasilitas nuklirnya setelah Trump menarik diri dari kesepakatan tahun 2015. Pembatasan itu hampir berakhir total tahun lalu setelah sejumlah lokasi nuklir Iran dihantam oleh serangan AS dan Israel. Iran selama ini bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.
Setelah menarik diri dari kesepakatan, Trump juga memberlakukan kembali sanksi terhadap industri minyak Iran untuk memutus jalur ekonomi Teheran. Gangguan pasokan yang dipicu oleh perang mendorong pemerintah AS memberikan penangguhan singkat awal tahun ini, sebelum akhirnya memberlakukan blokade yang bertujuan melumpuhkan ekonomi Iran.
Wakil Presiden Vance menyebut negosiasi tersebut sebagai “fondasi yang sangat baik” untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng guna mengakhiri perang yang dimulai AS dan Israel pada Februari lalu. Gencatan senjata yang ditandatangani pekan lalu memberikan waktu 60 hari untuk merampungkan kesepakatan, meskipun periode itu dapat diperpanjang.
Para pemimpin delegasi Vance dan Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua Parlemen Iran meninggalkan lokasi setelah sesi negosiasi maraton yang dimulai pada Minggu lalu. Proses perundingan itu dimediasi oleh pejabat Qatar dan Pakistan. Para mediator melaporkan pada Senin bahwa pembicaraan awal telah berakhir dengan “kemajuan yang menggembirakan.”
Artikel Terkait
Pengemudi Ojol Tergiur Iming-iming Rp600 Ribu, Motor Digasak Pelaku di Tanjung Priok
340 Imigran Rohingya Masih Ditampung di Sejumlah Titik di Aceh
AirAsia Targetkan Pemulihan Kapasitas Penuh pada Agustus 2026, Buka Rute Baru hingga London dan Busan
Polres Tanjung Priok Kembalikan Motor Ojek Online Korban Penipuan, Bantu Urus SIM Baru