Gerakan satire yang menamakan diri Cockroach Janta Party (CJP), atau yang lebih dikenal sebagai Partai Kecoak, telah memasuki bulan pertamanya sejak dibentuk pada Mei 2026. Apa yang semula lahir sebagai sindiran kini menjelma menjadi gerakan massa yang menuntut mundur seorang menteri kabinet India. Fenomena ini menjadi cermin baru bagi geliat politik anak muda di negara demokrasi terbesar di dunia itu.
Salah satu wajah dari gerakan ini adalah Ayush Shimpi, seorang pemuda berusia 20 tahun dari distrik suku Gadchiroli di Maharashtra, India Barat. Ia termasuk dalam ribuan anak muda yang terdampak pembatalan ujian masuk kedokteran melalui National Eligibility cum Entrance Test (NEET). Setelah mempersiapkan diri selama dua tahun, Shimpi harus menerima kenyataan pahit ketika pemerintah membatalkan ujian tersebut karena dugaan kebocoran soal. Ujian ulang dijadwalkan pada 21 Juni 2026, namun kekecewaan telah mengakar.
Di tengah kemarahan itulah Shimpi menemukan Partai Kecoak di media sosial. Gerakan CJP bermula dari komentar kontroversial Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, yang dianggap merendahkan generasi muda pengangguran. “Ada anak-anak muda, seperti kecoak, yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki tempat dalam profesi apa pun,” ujar hakim tersebut. “Beberapa dari mereka menjadi media, beberapa aktif media sosial, dan beberapa menjadi aktivis RTI,” tambahnya.
Pernyataan itu memicu reaksi berantai. Abhijeet Dipke, seorang mahasiswa India di Boston University, melontarkan gagasan sederhana namun menusuk: “Bagaimana jika semua kecoak bersatu?” Ide tersebut disambut antusias oleh kalangan muda di India. Pada 16 Mei 2026, Dipke secara resmi mengumumkan peluncuran CJP. Gerakan ini dinilai sebagai sindiran halus terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi yang sedang berkuasa.
Dipke kemudian pulang ke India pada 6 Juni 2026 dan langsung menuju kawasan Jantar Mantar di New Delhi. Di sana, CJP menggelar aksi unjuk rasa perdananya. Massa menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Federal, Dharmendra Pradhan, atas dugaan kegagalannya mencegah kebocoran soal ujian serta penyimpangan lain dalam ujian-ujian penting yang diikuti kaum muda. Meski demikian, sejumlah pihak menyebut aksi tersebut “sedikit antiklimaks” karena hanya dihadiri kurang dari 2.000 orang.
Dalam aksi itu, Dipke mendesak Pradhan untuk mundur paling lambat pukul 17.00 pada hari yang sama. Tenggat itu tidak dipenuhi. “Namun, ini tidak berakhir di sini. Dharmendra Pradhan telah merugikan seluruh generasi. Jika ia tidak dicopot atau tidak mengundurkan diri dalam tujuh hari ke depan, kami terpaksa akan melanjutkan aksi protes kami di lapangan,” tulis Dipke di laman X pada 7 Juni.
Saurav Das, juru bicara CJP, mengatakan bahwa aksi di New Delhi berhasil menarik perhatian publik. Ia mengakui bahwa CJP bukanlah organisasi resmi dan baru berusia sebulan, namun mampu menggerakkan massa. “Ada banyak tantangan dalam menggerakkan orang di lapangan. Kami bukan organisasi terdaftar atau serikat pekerja. Untuk memiliki struktur semacam itu, akan membutuhkan waktu. Begitu kami memilikinya, menggerakkan orang juga akan lebih mudah,” ujarnya.
Minggu lalu, CJP kembali menggelar demonstrasi di sebuah universitas di Pune, pusat pendidikan di Maharashtra. Tuntutannya tetap sama: Pradhan harus mundur. Shimpi, yang tinggal sekitar 900 kilometer dari Pune, tidak dapat hadir. Namun, ia merasa suaranya telah didengar melalui gerakan ini. “Tapi rasanya suara saya didengar. CJP mengangkat masalah-masalah kami dan menjaga demokrasi tetap hidup,” kata Shimpi yang bercita-cita menjadi ahli bedah saraf.
Di media sosial, pengaruh CJP terus membesar. Halaman Instagram mereka telah mengumpulkan lebih dari 22 juta pengikut dalam waktu kurang dari sebulan. Video-video pendek dari berbagai aksi protes di seluruh India telah ditonton lebih dari 400 juta kali pada Senin lalu. Angka itu menunjukkan bahwa apa yang dimulai sebagai satire kini telah menjadi gelombang perlawanan yang sulit diabaikan.
Artikel Terkait
KTT G7 di Evian Didominasi Perang Ukraina dan Konflik Iran, Von der Leyen Tegaskan Sanksi Tak Akan Dicabut Tanpa Perubahan Nyata
DPR Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,33 Triliun untuk 2027, 82 Persen Dialokasikan ke Infrastruktur Energi dan Program Rakyat
BEM Bersatu Tolak Gerakan Mahasiswa yang Diduga Ditunggangi Kepentingan Politik, Soroti Koneksi Eks Ketua BEM UGM dengan Jenderal Purnawirawan
Deschamps Sambut Laga Perdana Piala Dunia 2026 Lawan Senegal dengan Optimisme, Tak Ada Dendam 2002