Mendagri Minta Kepala Daerah Aktif Dukung Sensus Ekonomi 2026 Demi Data Pembangunan yang Akurat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk aktif mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Permintaan itu disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa data yang dihasilkan melalui sensus merupakan elemen krusial dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin akurat data yang tersedia, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan.

“Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis.

Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Tujuannya adalah memperoleh gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dinilai sangat penting agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Di sisi lain, sensus ekonomi juga memberikan manfaat langsung bagi daerah. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayah sekaligus menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan. Tito menambahkan, pengumpulan data akan dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

Karena itu, Tito mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di wilayah masing-masing. Menurutnya, penandatanganan SEB menjadi pijakan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, minimnya dukungan terhadap sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah. “Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” kata Tito.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan itu menjadi simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas.