Narasi Indonesia Gelap dan Kabur dari Indonesia Dinilai Anomali dalam Tradisi Gerakan Sosial

Narasi seperti “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, dan “Buang Rupiah” dinilai sebagai sebuah anomali dalam tradisi gerakan sosial di tanah air. Pandangan ini disampaikan oleh Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menyoroti maraknya gerakan sosial yang justru membawa pesan pesimistis terhadap masa depan bangsa. Menurutnya, narasi semacam itu tidak pernah dikenal dalam sejarah panjang perjuangan sosial di Indonesia.

“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Ia lantas membandingkan dengan era revolusi kemerdekaan, di mana gerakan sosial justru diisi oleh narasi-narasi yang membangun semangat kebangsaan. Saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta secara konsisten menekankan pentingnya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia dalam setiap gerakan yang mereka lakukan.

“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lain-lain,” ujar dia.

Di sisi lain, Haris menilai bahwa Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berdikari melalui berbagai program yang diusung. Ia menambahkan bahwa kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini hanya berputar di arus pinggiran gerakan sosial, tanpa menyentuh kepentingan rakyat secara luas.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” ucap Haris.

Dalam kesempatan itu, Haris juga mengungkit tradisi gerakan sosial yang lazim menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis dari situasi yang dianggap menyimpang. Ia mencontohkan gerakan sosial sebelumnya yang membangun narasi “Indonesia Bersih” sebagai antitesis dari kondisi negara yang dinilai kotor akibat dikuasai koruptor dan oligarki.

“Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat,” kata Haris.

“Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” lanjutnya.

Sementara itu, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Haris menilai bahwa inisiatif tersebut merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia dalam menargetkan perbaikan gizi bagi siswa hingga anak-anak. Ia menekankan bahwa program semacam ini membutuhkan waktu untuk berproses demi mencapai hasil yang maksimal.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” katanya.