Hilirisasi dan Optimalisasi Devisa Ekspor Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) dinilai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global. Dua kebijakan itu disebut sebagai bentuk nasionalisme ekonomi yang berfokus pada pengelolaan dan penyerapan manfaat kekayaan nasional di dalam negeri.

“Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini,” kata Direktur PoliEco Digital Insight Institute, Anthony Leong, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 14 Juni 2026.

Menurut Anthony, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat. Ia menilai pemerintah saat ini berfokus pada penguatan tata kelola sumber daya alam, hilirisasi industri, dan optimalisasi devisa hasil ekspor.

Dalam analisisnya, Anthony mengutip pemikiran sosiolog ekonomi Liah Greenfeld melalui buku The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth. Buku itu menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi modern tidak lahir secara kebetulan, melainkan tumbuh dari kemampuan suatu bangsa memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan hampir seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok menjadi contoh nyata dari fenomena tersebut.

Anthony mencatat, komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy memiliki nilai ekspor lebih dari 66 miliar dolar AS per tahun. Angka itu setara dengan sekitar seperempat dari total ekspor nasional. Menurutnya, nilai ekonomi yang sangat besar itu menunjukkan betapa strategisnya kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di rantai perdagangan global.

Ia menilai Indonesia justru sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

“Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua BPP Hipmi Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu.

Anthony menekankan, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa perdebatan yang berkembang tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan bersama untuk memperkuat daya saing Indonesia.

“Karena itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, objektivitas, dan keberanian untuk melihat kepentingan nasional dalam perspektif jangka panjang,” tegasnya.

Menurut dia, kebijakan devisa hasil ekspor, hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis melalui Danantara merupakan instrumen yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Semakin besar devisa hasil ekspor yang berada dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.

Hal yang sama berlaku pada hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah. Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai membangun industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional.

Anthony menegaskan, keberhasilan agenda tersebut akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama Asia pada dekade mendatang.

“Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan angka ekspor yang besar, tetapi juga menghasilkan kemakmuran yang lebih besar bagi bangsa Indonesia,” kata Anthony.