ASN Kemendagri Paparkan Pengelolaan Keberagaman Indonesia di Forum Internasional Beijing

Seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Katarina Rambu Babang, menjadi salah satu pembicara dalam forum internasional di Beijing. Perempuan asal Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyampaikan pandangannya mengenai pengelolaan keberagaman di hadapan para peserta Seminar on Ethnic Policy and Practice in Belt and Road Countries yang digelar oleh International Business Officials Training Institute (IBOTI) di bawah Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam forum tersebut, Katarina memperkenalkan Indonesia sebagai negara besar yang berdiri di atas fondasi kemajemukan. Di hadapan pejabat dan peserta dari berbagai negara termasuk Ekuador, Malaysia, Sudan Selatan, Nigeria, Laos, dan Gambia ia menegaskan bahwa keberagaman justru menjadi kekuatan utama yang mempersatukan bangsa.

“Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribu pulau, 700 bahasa, dan 1.300 suku dengan jumlah penduduk 287 juta jiwa serta luas wilayah 1.800.000 kilometer persegi. Namun, kami disatukan oleh satu prinsip dasar, yakni Pancasila sebagai nilai dasar yang menyatukan kami dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Rambu saat membuka pidatonya.

Pernyataan itu menggambarkan bagaimana Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, keberagaman bukanlah tantangan yang memecah belah, melainkan modal sosial yang telah memperkuat Indonesia selama puluhan tahun.

Rambu juga menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seminar yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dalam satu forum dialog dan pembelajaran bersama. “Puji syukur kepada Tuhan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada kegiatan hari ini, Seminar on Ethnic Policy and Practice in Belt and Road Countries,” katanya.

Ia menilai forum tersebut menjadi kesempatan berharga untuk mempelajari berbagai pendekatan yang diterapkan Tiongkok dalam membangun persatuan nasional di tengah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis. Negara-negara peserta yang tergabung dalam jejaring Belt and Road Initiative (BRI) memiliki kepentingan untuk saling berbagi pengalaman pembangunan yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan di negara masing-masing.

Berbagai materi yang disampaikan mencakup teori pemerintahan etnis Tiongkok, praktik kelembagaan, hingga strategi membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Rambu menilai kekuatan utama program terletak pada kombinasi antara kuliah akademik, kunjungan lapangan, dan pertukaran pengalaman antarnegara.

“Program ini secara sistematis menyajikan filosofi pemerintahan Tiongkok, jalur modernisasi, teori kerja etnis, pembangunan hukum untuk kesatuan etnis, pemerintahan etnis di tingkat komunitas, pembinaan talenta, serta pengembangan terpadu antara revitalisasi pedesaan dan pelestarian budaya etnis,” ujarnya.

Bagi Indonesia yang memiliki ratusan kelompok etnis, konsep pemerintahan etnis di tingkat komunitas menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dipelajari lebih mendalam. “Pemerintahan etnis di komunitas tentu menarik bagi kami untuk mengetahui lebih lanjut mengingat Indonesia adalah negara dengan multietnis atau banyak suku,” kata Rambu.

Selain membahas kebijakan etnis, program pelatihan juga memperkenalkan peserta pada berbagai aspek budaya tradisional Tiongkok. Peserta memperoleh pemahaman mengenai sejumlah inisiatif global yang digagas pemerintah Tiongkok, termasuk Global Development Initiative serta konsep pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Seluruh materi diperkuat melalui kunjungan langsung ke sejumlah lokasi di Beijing dan Wuhan.

Sebagai perempuan Sumba pulau yang sejak lama dikenal sebagai Pulau Sandelwood karena kekayaan kayu cendananya Rambu memandang forum internasional tersebut sebagai ruang strategis untuk memperluas wawasan sekaligus membangun pemahaman lintas budaya. “Semoga kegiatan ini akan menambah pengetahuan dan informasi bagi kami peserta, mengenal nilai-nilai yang dijalankan masyarakat Tiongkok dalam menjalankan kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Lebih jauh, Rambu berharap seminar tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta secara individu, tetapi juga memperkuat hubungan antarnegara yang tergabung dalam jejaring Jalur Sutra Baru. Menurutnya, kolaborasi yang semakin erat di masa depan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, sekaligus memperkuat semangat saling belajar di tengah dunia yang semakin terhubung.