Iran dan AS Sepakati Nota Kesepahaman Akhiri Konflik di Seluruh Front, Termasuk Lebanon

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa rancangan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan secara resmi mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon, sekaligus membuka jalan bagi negosiasi pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Sabtu (13/6/2026), sebagaimana dilansir media internasional.

Dokumen yang disebut sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad itu, menurut Araghchi, akan menandai pengumuman resmi berakhirnya perang. “Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Araghchi mengungkapkan bahwa usulan memorandum tersebut memuat komitmen untuk tidak memulai perang, tidak mengancam penggunaan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara. Perjanjian ini juga mencakup komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan. “Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran,” kata Araghchi.

Sementara itu, proses negosiasi direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Fase pertama akan difokuskan pada penandatanganan nota kesepahaman, sedangkan fase kedua mencakup negosiasi menuju kesepakatan akhir. Araghchi menjelaskan bahwa isu-isu seperti pencabutan sanksi, pengayaan uranium, jumlah persediaan uranium yang diperkaya Iran, serta dana rekonstruksi akan dibahas pada tahap kedua.

Menurut Araghchi, putaran kedua negosiasi diperkirakan memakan waktu 60 hari, meskipun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak menilai kemajuan yang dicapai memuaskan. Namun, ia menambahkan bahwa apabila negosiasi gagal menghasilkan kesepakatan akhir, masing-masing pihak berhak kembali ke posisi semula.

Di sisi lain, Araghchi juga menyoroti perubahan dalam pengelolaan Selat Hormuz di masa depan. Ia menegaskan bahwa selat tersebut berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman. “Selat Hormuz berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman,” katanya, seraya menambahkan bahwa Teheran dan Muscat akan segera mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pengelolaan jalur air strategis tersebut.

Iran, menurut Araghchi, tengah berkonsultasi dengan sejumlah mitra, termasuk China dan Oman, terkait pengelolaan lalu lintas maritim melalui selat tersebut. “Pedang kami akan selalu tetap berada di atas Selat Hormuz,” ujarnya, menegaskan bahwa Iran tidak akan mengenakan bea transit, namun akan memberlakukan biaya layanan.

Ia juga menekankan bahwa blokade maritim yang selama ini diterapkan terhadap Iran harus sepenuhnya dicabut berdasarkan memorandum yang diusulkan. Semua aset Iran yang dibekukan, kata Araghchi, akan dilepaskan dan tidak dapat diblokir kembali berdasarkan perjanjian tersebut.