Pembengkakan Titik Dapur MBG Tembus 6.877 Unit, Negara Boros Rp1 Triliun per Bulan

Pemerintah mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai ribuan unit, sehingga menyebabkan keuangan negara mengalami kebocoran hingga Rp1 triliun per bulan. Temuan ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6), dan langsung menjadi sorotan serius karena berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pembengkakan terjadi secara signifikan, baik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun di luar kawasan tersebut. Menurutnya, jumlah titik SPPG yang semula direncanakan sebanyak 21.000 unit kini membengkak menjadi 27.877 unit. Artinya, terdapat kelebihan sebanyak 6.877 titik yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulkifli seusai rapat koordinasi.

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di wilayah 3T. Zulkifli menjelaskan, rencana awal hanya menargetkan 2.000 titik SPPG di daerah tertinggal. Namun, dalam temuan di lapangan, jumlahnya justru melonjak menjadi 8.617 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nah, yang nomor dua, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN,” ujarnya.

Akibat kelebihan titik ini, Zulkifli menilai anggaran MBG mengalami pemborosan yang cukup besar. Ia menghitung, jika setiap titik membutuhkan biaya operasional Rp6 juta per hari, maka dalam satu bulan negara harus mengeluarkan tambahan dana hingga Rp1 triliun. Dalam setahun, angka tersebut bisa mencapai Rp12 triliun.

“Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun Rp12 triliun. Nah, ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Zulkifli juga menyoroti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program MBG. Banyak sekolah elite yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan pangan justru menerima program tersebut. Sebaliknya, masih banyak sekolah di wilayah 3T yang sangat memerlukan MBG justru belum tersentuh.

“Dalam rangka perbaikan, kita perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung satu bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi,” kata Zulkifli.

“Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat 3T,” lanjutnya.

Tidak hanya persoalan jumlah titik dan sasaran, Zulkifli juga meminta agar kualitas dapur MBG dibenahi, terutama terkait kebersihan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kasus keracunan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini.

“Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam bulan ini. Iya, sebulan nanti kita lihat lagi,” ujarnya menutup keterangan.