Pemerintah Targetkan Sistem Identitas Digital Berbasis AI Beroperasi Akhir Tahun untuk Perbaiki Bansos

Pemerintah menargetkan sistem identitas tunggal digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat mulai beroperasi pada akhir tahun ini untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran negara.

“Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Menurut Luhut, transformasi digital pemerintahan ke depan akan semakin bergantung pada integrasi data masyarakat melalui kecerdasan buatan. Saat ini, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi di berbagai kementerian dan lembaga, menjadi fondasi utama bagi penerapan identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat. Skema subsidi pun akan berubah, dari yang semula berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. “Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Di sisi lain, sistem digital single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teknologi AI, menurut Luhut, dapat membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat lebih tepat sasaran. “Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” ujarnya.

Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital terintegrasi berbasis AI. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa, sistem ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan program secara lebih efektif dan transparan. “Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” kata Luhut.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh talenta dalam negeri. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan. “Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” pungkas Luhut.