Pemerintah Alokasikan Rp1 Triliun untuk Pemulihan Lahan Pertanian Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Pemerintah memulai serangkaian program pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan berkelanjutan sebagai langkah strategis menopang swasembada pangan di wilayah yang dilanda bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini menjadi bagian integral dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat yang memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Fokus utama program mencakup produksi pangan yang ramah lingkungan, pengembangan kawasan pertanian sesuai karakteristik lahan, serta diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan agar lahan yang rusak dapat segera kembali produktif.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi bagi petani.

Sebagai langkah jangka panjang, program ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema yang disusun berorientasi pada nilai tambah hasil pertanian, diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, serta akses pasar yang inklusif.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa Rencana Induk tersebut akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal seluruh proses pemulihan permanen, baik fisik maupun non-fisik, selama tiga tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2028.

“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5) lalu.

Sebagai tahapan awal implementasi, Satgas PRR terus mempercepat penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak. Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 mencatat realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar untuk program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi. Pada periode yang sama, luasan lahan yang berhasil dipulihkan juga terus meningkat. Sebanyak 9.931 hektare sawah tercatat telah selesai direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak di tiga provinsi tersebut.