Wamendagri Dorong Maluku Optimalkan Potensi Maritim Jadi Motor Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah di Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.

Menurutnya, kekayaan sumber daya laut yang dimiliki Maluku merupakan modal strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Wilayah ini saya lihat dari sisi maritimnya sangat menjanjikan prospeknya, baik yang ada di atas laut maupun di bawahnya seperti ikan, mutiara dan lain-lain, sehingga pengelolaannya harus lebih baik supaya bisa ada pendapatan lebih baik lagi,” ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/6/2026).

Ribka menjelaskan bahwa sektor kemaritiman memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal tercatat menyumbang lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Maluku dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor tersebut secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah capaian ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya, misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 12,41 persen, sementara Kota Ambon tumbuh 5,71 persen melampaui rata-rata nasional. Capaian itu, menurut Ribka, menjadi indikasi bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus dikembangkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, khususnya kemaritiman.

Ribka juga menekankan pentingnya menggerakkan sektor swasta dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi di daerah semakin dinamis. Menurutnya, pembangunan tidak dapat bertumpu pada birokrasi semata, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. “Kami harapkan mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Ribka berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Maluku. “Mohon dukungannya dari Forkopimda terus juga melakukan membantu Pak Gubernur dan teman-teman jajaran supaya kondisi kita di Maluku bisa terjaga dengan baik,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Selain itu, hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa, serta para bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang bergabung secara langsung maupun virtual.