Pemprov DKI Siapkan 103 Sekolah Swasta Gratis untuk 23.694 Siswa pada 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas program sekolah swasta gratis pada tahun 2026 dengan menyiapkan 103 sekolah yang mampu menampung 23.694 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu.

Untuk menjalankan program tersebut, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar. Dari total 103 sekolah yang terlibat, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan pendanaan berlaku penuh dari Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah lainnya adalah penerima baru yang mendapatkan pendanaan mulai Juli hingga Desember 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan harapannya agar program ini mampu memutus rantai ketidakberuntungan yang dialami keluarga prasejahtera. “Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (13/5/2026).

Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk menambah jumlah sekolah penerima pada tahun-tahun berikutnya. Sekolah berbasis keagamaan, termasuk madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, berpotensi bergabung apabila kondisi fiskal memungkinkan. Pramono menegaskan bahwa sekolah swasta yang tergabung dalam program ini dilarang memungut biaya apa pun dari siswa. Jika masih ditemukan pungutan, sekolah tersebut akan dievaluasi dan berisiko dikeluarkan dari program.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Muhammad Fahmi, menjelaskan bahwa dari 103 sekolah swasta gratis di DKI Jakarta, 23 di antaranya berlokasi di Jakarta Timur. Program ini disiapkan khusus untuk menampung peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri saat proses penerimaan murid baru. Meski demikian, proses seleksi tetap mengikuti ketentuan masing-masing sekolah atau yayasan.

“Jadi kalau siswa untuk sekolah gratis, sebenarnya dia daftar seperti biasa, mengikuti tes, nanti sekolah yayasan yang menentukan apakah orang itu berhak untuk masuk atau tidak. Jadi yang jelas, prinsipnya ketika pemerintah sudah menyerahkan kepada sekolah, maka hak prerogatif sekolah yang menentukan siapa yang masuk ke sana,” jelas Fahmi.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menambahkan bahwa sekolah swasta yang masuk program dipilih berdasarkan sejumlah kriteria ketat. Sekolah harus berada di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri, memiliki izin operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), terakreditasi, serta aktif melaporkan data pendidikan sesuai kondisi sebenarnya. “Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” tandasnya.

Nahdiana juga menekankan bahwa sekolah penerima wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara utuh tanpa kelas terputus. “Untuk jenjang SD harus tersedia kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12,” ungkapnya.

Salah satu sekolah yang menjadi penerima program adalah SMKS Laboratorium Jakarta di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sekolah ini masuk program karena berada di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Kepala SMKS Laboratorium Jakarta, Momon Darmawan, mengungkapkan bahwa program sekolah swasta gratis berhasil meningkatkan minat warga secara signifikan. Jumlah siswa di sekolahnya melonjak dari 54 menjadi 153 siswa setelah program berjalan. Jumlah rombongan belajar pun bertambah dari tiga menjadi enam rombel.

“Luar biasanya program ini sangat membantu sekali. Awalnya kami memang hanya memiliki tiga rombongan belajar dari semua kelas. Dengan adanya program ini, kami mendapatkan tambahan. Jadi untuk tahun yang sekarang, jumlah yang tadinya hanya tiga rombel sekarang jadi enam rombel,” ujar Momon saat ditemui, Selasa (2/6/2026).

Antusiasme warga juga terlihat dari proses penerimaan siswa. Momon mengatakan kuota 108 siswa pada tahun ajaran 2025/2026 terpenuhi hanya dalam satu hari, meskipun pendaftaran dibuka selama dua hari. “Jangankan dua hari, satu hari saja jumlah 108 itu sudah terpenuhi. Jadi memang sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Momon, program ini sangat meringankan beban orang tua karena seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, termasuk seragam, uang pangkal, buku, ujian, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan praktik siswa. “Respons dari orang tua sangat luar biasa. Mereka bersyukur dengan adanya program ini, akhirnya di sekolah laboratorium memang tidak ada biaya apa pun. Semuanya full gratis dari mulai kelas 10, 11 maupun kelas 12,” ungkapnya.

Salah seorang wali murid SMKS Laboratorium Jakarta, Leli, mengaku sempat membayar sejumlah kebutuhan sekolah sebelum mendapat informasi bahwa sekolah tersebut masuk program sekolah swasta gratis. Setelah program berjalan, seluruh biaya yang sudah dibayarkan dikembalikan. “Setelah diinformasikan bahwa sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta gratis di Jakarta, alhamdulillah segala sesuatu yang telah kita bayarkan ke pihak sekolah semuanya dipulangkan secara 100 persen,” ucapnya.