Hasto Kristiyanto: Pancasila Jangan Direduksi Jadi Jargon Politik, Harus Jadi Instrumen Pembebasan Ekonomi Rakyat

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh direduksi menjadi sekadar jargon politik. Menurutnya, dasar negara itu merupakan ideologi geopolitik sekaligus instrumen pembebasan ekonomi rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang digelar di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Dalam sambutannya, Hasto mengingatkan bahwa Pancasila lahir dari tekad kuat untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan pedoman strategis yang harus terus diaktualisasikan.

“Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan,” ujar Hasto di hadapan para peserta upacara.

Di sisi lain, ia menyoroti adanya pergeseran arah pembangunan bangsa yang dinilai telah menyimpang dari cetak biru yang dirancang para pendiri negara. Menurut alumnus Universitas Pertahanan itu, penyimpangan tersebut terutama terlihat pada aspek kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia di panggung global.

Hasto memaparkan bahwa pada era Proklamator RI Soekarno, Pancasila dipahami sebagai gagasan kolektif yang mampu menempatkan Indonesia pada posisi strategis di mata dunia. Ia menyebut arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang kerap menekankan pentingnya mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudra Indonesia dan menjadi pintu gerbang masa depan dunia di Samudra Pasifik,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pembangunan di masa lalu bertumpu pada riset ilmiah dan penguasaan pengetahuan sebagai penopang utama visi global Indonesia. Namun, ia menyayangkan arah strategis tersebut kini telah bergeser. Ia pun melontarkan pertanyaan kritis terkait independensi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif.

“Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya,” ujarnya.

Tidak hanya soal geopolitik, Hasto juga mengulas realitas penderitaan dan beban ekonomi yang dihadapi rakyat di sektor riil. Menurutnya, implementasi demokrasi ekonomi saat ini masih jauh dari cita-cita keadilan sosial yang dicanangkan pada 1 Juni 1945. Ia mengungkit kondisi ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 yang dinilai berada dalam fase mengkhawatirkan akibat kebijakan populis demi kepentingan elektoral.

“Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” kata dia.

Dampak dari kebijakan ekonomi yang salah urus tersebut, lanjut Hasto, langsung menghantam stabilitas hidup harian masyarakat kecil di akar rumput. “Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Hasto menekankan pentingnya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat sesuai amanat konstitusi. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjamin agar kekayaan alam benar-benar dikonversi menjadi kemakmuran bagi rakyat banyak, bukan hanya segelintir elite.

“Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara,” pungkasnya.