300 Tenaga Kerja Konstruksi Proyek Sekolah Rakyat di Lampung Jalani Sertifikasi Kompetensi di Lokasi

Sebanyak 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung menjalani sertifikasi kompetensi secara langsung di lokasi proyek. Program ini merupakan hasil kerja sama antara PT Brantas Abipraya dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk tahun anggaran 2026.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut menyasar tenaga kerja pada jenjang 1 hingga 3 yang sedang aktif membangun proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia konstruksi agar sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Ini dilaksanakan secara onsite, diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut," kata Dian dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Para peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan. Mulai dari kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi, tukang besi beton, tukang cat, tukang kayu konstruksi, hingga tukang pasang rangka baja ringan serta ubin dan keramik.

Dian menegaskan bahwa sertifikasi tenaga kerja menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas infrastruktur pendidikan nasional. Menurutnya, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya bergantung pada material dan teknologi, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang bekerja di lapangan.

"Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat, lanjut Dian, membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target mutu, keselamatan, dan ketepatan waktu dapat tercapai secara optimal. Proyek ini dinilai strategis karena memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat.

"Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik," tambahnya.

Kegiatan sertifikasi yang dilakukan secara onsite ini dirancang agar proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan. Dian menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional dan berdaya saing, guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menekankan peran strategis sektor konstruksi dalam perekonomian nasional. Ia menyebut sektor ini berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.

"Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik," ujar Indro.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis ini sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja di lapangan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun," jelasnya.

Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan dinilai efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, agenda pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi. Jumlah tersebut terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus untuk sektor prasarana strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.