Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengeluarkan peringatan keras pada Kamis lalu mengenai potensi eskalasi konflik yang semakin berbahaya antara Rusia dan Ukraina, menyusul ancaman terbaru dari Moskow untuk mengintensifkan serangan militer. Dalam pernyataan resminya, Turk mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan segera kembali ke meja negosiasi demi mengakhiri penderitaan warga sipil yang terus berjatuhan.
“Saya sangat mendesak untuk menahan diri. Lanjutkan negosiasi dan akhiri penderitaan,” kata Turk dalam pernyataan yang dirilis di Jenewa. Ia menekankan bahwa eskalasi permusuhan yang disebutnya “berbahaya” telah memicu lonjakan signifikan jumlah korban jiwa di kalangan penduduk sipil.
Menurut data yang dihimpun PBB, jumlah warga sipil yang tewas atau terluka di Ukraina selama empat bulan pertama tahun 2026 meningkat sebesar 21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa antara Januari hingga April tahun ini, sebanyak 815 warga sipil tewas dan 4.174 lainnya luka-luka. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di tahun 2025, tercatat 682 orang tewas dan 3.453 orang terluka. Sebagian besar dari korban jiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah yang masih berada di bawah kendali Ukraina.
Turk secara khusus menyoroti beberapa serangan skala besar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah gedung apartemen di Kiev pada 13-14 Mei lalu yang menewaskan 24 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Di sisi lain, ia juga menyinggung serangan yang dilakukan oleh Ukraina terhadap sebuah kompleks pendidikan di Starobilsk, wilayah yang saat ini diduduki, pada 21-22 Mei. Otoritas Rusia melaporkan bahwa insiden tersebut mengakibatkan 21 orang tewas dan 44 lainnya luka-luka.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa informasi yang tersedia untuk publik mengindikasikan adanya korban dari kalangan warga sipil, termasuk para pelajar, dalam peristiwa tersebut. Menanggapi hal ini, Turk menegaskan bahwa hukum humaniter internasional bukanlah sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang berkonflik.
“Hukum humaniter internasional menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan untuk menghindari kerugian bagi warga sipil. Ini bukan sekadar saran atau rekomendasi, tetapi kewajiban yang mengikat yang membawa tanggung jawab hukum bagi mereka yang terlibat,” ujarnya.
Turk juga mengungkapkan kekhawatirannya atas pernyataan publik dari pejabat Rusia yang secara terbuka mengancam akan meningkatkan serangan di seluruh wilayah Kiev. “Dan seolah-olah semua angka korban ini belum cukup mengerikan, setelah serangan-serangan ini, para pejabat Rusia secara terbuka mengancam akan meningkatkan serangan di seluruh Kiev,” kata Turk menambahkan.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB itu juga mengecam serangan terbaru yang dilakukan oleh Rusia terhadap personel dan material bantuan kemanusiaan. Ia menyerukan dilakukannya penyelidikan independen atas setiap kematian dan luka-luka yang dialami warga sipil, baik di pihak Ukraina maupun Rusia. Turk mencatat bahwa serangan oleh angkatan bersenjata Ukraina juga telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil di dalam wilayah Rusia.
“Saya menyesalkan hilangnya nyawa warga sipil dan luka-luka yang dialami warga sipil baru-baru ini,” kata Turk. Ia mendesak kedua belah pihak untuk melakukan investigasi yang cepat, independen, dan efektif, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Artikel Terkait
Prabowo Sambut Positif Pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis
Prabowo Kunjungi Prancis untuk Ketiga Kalinya dalam Setahun, Tegaskan Hubungan Bilateral di Level Terbaik
HIPMI Jaya Salurkan 14 Sapi dan 10 Kambing untuk Kurban di Jakarta
Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Awu Melonjak Jadi 41 Kali Sehari, Status Siaga Dipertahankan