Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kongres AS, meminta pasokan tambahan amunisi pertahanan udara buatan Amerika untuk menghadapi eskalasi serangan rudal balistik Rusia yang kian meningkat. Permintaan mendesak ini diajukan di tengah meningkatnya intensitas serangan udara yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam draf surat yang dikutip dari laporan media internasional pada Kamis, 28 Mei 2026, Zelensky secara spesifik mendesak Trump untuk mengirimkan lebih banyak rudal Patriot PAC-3 serta sistem pertahanan udara lainnya ke Kyiv. Ia memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina saat ini berada dalam jumlah yang sangat minim. Kondisi itu terjadi akibat sebagian besar stok persenjataan AS dialihkan untuk menangani eskalasi konflik di Iran.
Zelensky menegaskan bahwa Ukraina belum mampu memproduksi sistem pertahanan anti-rudal secara mandiri. Oleh karena itu, hampir seluruh pertahanan udara negaranya saat ini bergantung pada bantuan dari Washington.
"Bagi sebuah bangsa yang berjuang untuk bertahan hidup, hampir tidak ada yang lebih menyakitkan untuk dilihat selain baterai Patriot tanpa rudal yang terpasang," tulis Zelensky dalam suratnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Washington belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan dari pemimpin Ukraina tersebut.
Sementara itu, di pihak Rusia, majelis rendah parlemen baru saja menyetujui sebuah rancangan undang-undang pertahanan udara yang ambisius pada Selasa lalu. Aturan baru itu secara mengejutkan memungkinkan karyawan bank di Rusia untuk ikut serta memerangi dan menembak jatuh pesawat tak berawak jarak jauh milik Ukraina.
Berdasarkan aturan tersebut, bank-bank di Rusia diwajibkan memasang sistem pengacak sinyal elektronik. Sejumlah karyawan bank terpilih nantinya akan menjalani pelatihan khusus untuk melumpuhkan drone tanpa harus menunggu kedatangan aparat keamanan.
Peneliti dari Royal United Services Institute di London, Thomas Withington, menilai langkah pelibatan sipil ini mencerminkan meningkatnya masalah di internal Rusia. Menurutnya, manuver tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pertahanan udara tingkat militer milik Moskow tengah gagal dalam menghalau inovasi drone Ukraina.
"Situasi ini tidak membaik bagi Rusia. Langkah ini bertujuan untuk mencoba mengurangi sebagian beban perlindungan drone dengan mengalihkannya kepada sektor non-militer dan non-penegak hukum," jelas Withington.
Artikel Terkait
Ketua Komisi III DPR Bela Penggunaan APBN untuk 1.098 Sapi Kurban Presiden: Tidak Langgar Hukum dan Syariat
Selebgram Woodyrman Jadi Tersangka Penganiayaan yang Tewaskan Warga Brunei di Blok M
Persona Prima Utama Buka 12 Formasi Pekerjaan Perbankan di 13 Wilayah Jawa Barat
MK Tegaskan Sanksi Gugurkan Parpol Jika Kuota Caleg Perempuan 30 Persen Tak Terpenuhi