Menlu Sugiono Serukan Reformasi PBB dan Dewan Keamanan di Sidang PBB

Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan reformasi mendasar sistem multilateral global dalam debat terbuka di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dengan menekankan bahwa relevansi organisasi dunia itu harus beradaptasi dengan dinamika zaman yang terus berubah.

Dalam sesi bertema “Menjunjung Tinggi Tujuan dan Prinsip Piagam PBB serta Memperkuat Sistem Internasional yang Berpusat pada PBB” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026) waktu setempat, Sugiono menyampaikan sejumlah pemikiran kritis. Tiongkok bertindak sebagai Presiden DK PBB sepanjang Mei 2026, dan Indonesia mendapat kesempatan untuk menyuarakan pandangannya di forum tertinggi keamanan internasional tersebut.

“Kita (Indonesia dan Tiongkok) menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujar Sugiono kepada awak media usai menyampaikan pidato di DK PBB.

Menurut dia, banyak perubahan besar telah terjadi sejak Perang Dunia Kedua, namun sistem yang ada saat ini belum mampu mengatasi berbagai potensi dan titik konflik di dunia secara menyeluruh. “Kita tahu sama-sama banyak daerah-daerah ataupun potensi-potensi dan titik-titik konflik di dunia ini yang tidak teratasi sepenuhnya karena core (inti) dari akhirnya PBB ini adalah untuk menciptakan perdamaian antar bangsa-bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sugiono secara khusus menyoroti pentingnya mereformasi tidak hanya sistem multilateral secara umum, tetapi juga struktur Dewan Keamanan PBB. Ia menilai banyak suara dari negara-negara berkembang, terutama dari kawasan global south, tidak mendapatkan representasi yang memadai. “Saya kira Indonesia juga tadi menyampaikan statement pentingnya mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB termasuk pentingnya juga kita mereformasi dewan keamanan,” imbuhnya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah penggunaan hak veto yang kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan banyak negara. Sugiono menekankan bahwa penerapan veto harus mencerminkan representasi yang baik di Dewan Keamanan dan pesan yang disampaikan harus seragam. “Banyaknya veto yang dikeluarkan di dewan keamanan juga menjadi kekhawatiran banyak negara,” katanya.

Di sisi lain, Menlu menegaskan bahwa dunia tidak menginginkan PBB kehilangan relevansinya. Sebaliknya, semua pihak berharap organisasi itu semakin kuat dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks. Tantangan-tantangan baru terus bermunculan, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan, isu-isu lingkungan hidup, hingga konflik bersenjata di berbagai belahan dunia yang memiliki implikasi besar terhadap perekonomian global.

Dalam konteks situasi Timur Tengah, khususnya kawasan Iran dan selat Hormuz, Indonesia kembali menekankan bahwa kasus Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB. “Kita saksikan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menyaksikan kekerasan yang terjadi di sana, penderitaan yang terjadi di sana dan kita menggarisbawahi lagi bahwa kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” ucap Sugiono.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa peran PBB dan Dewan Keamanan sangat instrumental dalam mencapai tujuan tersebut. “Peran PBB peran Dewan Keamanan merupakan sesuatu yang sangat instrumental dalam rangka mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.