Pakar Soroti Risiko Rangkul Media Baru: Independensi Terancam, Kepercayaan Publik Bisa Tergerus

Langkah Istana Kepresidenan yang berencana merangkul kelompok homeless media atau media baru menuai sorotan tajam dari para pakar komunikasi politik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, sebelumnya mengutarakan rencana strategis ini sebagai upaya memperluas jangkauan komunikasi pemerintah kepada publik, khususnya generasi muda yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Perubahan pola konsumsi informasi di kalangan anak muda dinilai menjadi alasan utama pemerintah mulai menyesuaikan strategi komunikasi dengan menggandeng platform yang lebih dekat dengan kebiasaan audiens digital.

Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah Istana tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterikatan antara pemerintah dan warganet. Menurutnya, pendekatan ini dilakukan dengan mengemas informasi kebijakan dan aturan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih kekinian, disesuaikan dengan berbagai segmen pemberitaan agar tidak terkesan kaku maupun formal. Wasisto menilai pendekatan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memudahkan masyarakat memahami informasi pemerintah secara lebih cepat dan sederhana.

Namun, di sisi lain, ia juga melihat adanya tantangan besar bagi media baru. “Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum tentu itu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto melalui pesan singkat, Kamis (7/5). Ia mengingatkan adanya risiko bagi sejumlah media baru yang selama ini telah memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ketika media-media tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, hal itu berpotensi memengaruhi karakter audiens yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi konten sesuai minat tertentu. Perubahan pola konten yang terlalu berorientasi pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengurangi kedekatan emosional antara platform dan pengikutnya. “Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai upaya Bakom melakukan konsolidasi dengan media-media baru justru berpotensi kontraproduktif. Hal ini menyusul klarifikasi dari sejumlah anggota Indonesia New Media Forum (INMF) yang menegaskan bahwa pertemuan dengan Bakom hanya bersifat informal. Menurut Kunto, situasi tersebut memunculkan kesan seolah-olah media-media yang diundang sedang dirangkul atau bahkan dibeli oleh pemerintah. Ia menilai persepsi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan audiens terhadap media baru yang selama ini dikenal kritis. Kunto menambahkan, sebagian media yang diundang memiliki rekam jejak kritis terhadap pemerintah, sehingga upaya Bakom merangkul mereka dapat dilihat sebagai strategi untuk mengganggu hubungan platform dengan pembacanya.

“Apa yang dilakukan oleh Bakom itu menularkan delegitimasi kepada media-media yang diundang. Maka teman-teman di new media forum ini ramai memberikan klarifikasi,” kata Kunto melalui sambungan telepon, Jumat (8/5). Ia mengingatkan Bakom agar lebih fokus membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel dibanding melakukan safari politik ke berbagai media, konten kreator, maupun influencer. Kunto menilai pola pendekatan semacam itu bukan hal baru karena pernah muncul sejak era Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang mengundang buzzer ke Istana. Langkah itu, menurutnya, kemudian memicu respons negatif publik terhadap pendekatan tersebut.

Menanggapi rencana tersebut, sejumlah platform media baru yang tergabung dalam INMF justru membantah kabar bahwa mereka telah dirangkul pemerintah. Pengumuman Qodari mengenai pendekatan baru ini dilakukan usai pertemuan dengan perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7). Sehari setelah pertemuan, sejumlah platform yang diundang oleh Bakom mengunggah pernyataan sikap melalui media sosial Instagram. Salah satunya adalah USS Feeds yang melalui akun @ussfeeds pada Kamis (7/5) menegaskan tidak pernah bertemu, menghadiri agenda, ataupun membuat kerja sama dan kesepakatan apa pun dengan Bakom. “Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis akun tersebut.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Folkative yang membantah adanya pertemuan dengan Bakom maupun pemerintah. Mereka berjanji akan terus menjaga independensi dalam menjalankan aktivitasnya. “Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah,” bunyi penjelasan resmi mereka. Komite INMF melalui akun Instagram @inmf.id juga mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat empat poin. Salah satunya menegaskan tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom. INMF menyatakan bahwa daftar media yang beredar di publik merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi. Dalam keterangan tersebut, INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan dengan pihak mana pun. “Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis @inmf.id.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Qodari menjelaskan bahwa Indonesia New Media Forum menjadi wadah kolaborasi bagi sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini telah bertransformasi menjadi entitas media baru. Forum tersebut menghimpun berbagai platform digital yang menyajikan beragam konten spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa di antaranya adalah Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia. Qodari menilai pelibatan dan penguatan kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah. “Dengan realita bahwa new media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qodari, sebagaimana diberitakan Antara pada Rabu (6/5).