Wakapolri Canangkan Konsep O2H: Penegakan Hukum Harus Berlandaskan Otak, Otot, dan Hati Nurani

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan institusinya harus berlandaskan pada profesionalisme, integritas, dan hati nurani. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghadirkan rasa keadilan yang autentik di tengah masyarakat. Dalam arahannya, ia memperkenalkan konsep O2H sebagai pedoman fundamental bagi seluruh personel.

Pernyataan tersebut disampaikan Komjen Dedi saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal Polri Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula Awaloedin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (8/5/2026) itu menjadi momentum bagi jajaran reserse untuk mengevaluasi kinerja dan memperkuat komitmen.

"Polri harus bekerja dengan melibatkan O2H, yaitu otak, otot, dan terutama hati dalam nurani hukum," ujar Komjen Dedi dalam sambutannya.

Menurut dia, konsep tersebut menuntut setiap personel untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan ketegasan. Lebih dari itu, empati, keadilan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat harus menjadi napas dalam setiap proses penegakan hukum. Komjen Dedi menjelaskan, penegakan hukum yang ideal harus mampu menghadirkan tiga aspek utama secara simultan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi publik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Reskrim, mulai dari tingkat markas besar, kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga kepolisian sektor. Dedikasi dan capaian mereka dalam penegakan hukum dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Reskrim Polri atas pelaksanaan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah dijalankan dengan baik," katanya.

Komjen Dedi mengungkapkan, berbagai capaian luar biasa telah ditorehkan jajaran Reskrim di seluruh Indonesia. Prestasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keamanan, tetapi juga mendukung program strategis nasional Asta Cita pemerintah. Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan apresiasi terhadap kontribusi Polri dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan program prioritas lainnya.

Di sisi lain, Wakapolri juga memuji pelaksanaan Rakernis Reskrim tahun ini. Forum tersebut dinilai berhasil menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu, yang membahas aspek teknis, taktis, strategis, hingga pengalaman lapangan. Pembahasan juga menyentuh penguatan integritas, keimanan, dan ketakwaan personel.

Forum group discussion (FGD) dan literasi praktik lapangan yang digelar selama rakernis dinilai sebagai langkah krusial. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas penegakan hukum dan menyiapkan solusi atas berbagai tantangan tugas yang akan datang.

Berdasarkan analisis pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2026, perhatian publik terhadap penegakan hukum masih terkonsentrasi di tingkat kewilayahan, mulai dari Polsek, Polres, hingga Polda. Menyikapi hal itu, Komjen Dedi meminta jajarannya untuk memperkuat kualitas pelayanan dan pengawasan internal secara berjenjang.

"Ketika Polres dan Polsek mengalami kendala, maka Polda harus hadir melakukan asistensi. Begitu pula ketika Polda menghadapi hambatan, Mabes Polri bertanggung jawab memberikan pendampingan," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan sensitivitas dalam penanganan perkara perempuan dan anak (PPA). Profesionalisme penyidik juga harus terus diperkuat, dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum wajib dijaga. Ia mengakui, beban perkara yang ditangani penyidik saat ini cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 25 hingga 50 perkara per tahun. Oleh karena itu, Bareskrim Polri terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik secara maksimal.

Menjelang peringatan Hari Bhayangkara, Komjen Dedi meminta seluruh jajaran Reskrim untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Profesionalisme harus diperkuat, dan segala bentuk pelanggaran di satuan kerja harus diminimalisasi.

"Kualitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat harus terus diperkuat agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.