Pramono: Tarif Transjabodetabek ke Bandara Soekarno-Hatta Segera Diputuskan, Berpotensi Berbeda dari Rute Lain

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa besaran tarif layanan Transjabodetabek untuk rute menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan segera diputuskan dalam waktu dekat. Saat ini, proses evaluasi terhadap tarif masih berlangsung sesuai dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Tarif TJ pada waktu saya secara resmi mencanangkan, kan pada waktu itu dikasih periode untuk tiga bulan. Dan tiga bulan kan belum selesai, baru akan selesai, dan segera akan kita putuskan untuk itu,” kata Pramono di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Pramono menjelaskan, tarif layanan Transjabodetabek menuju Bandara Soekarno-Hatta kemungkinan besar akan berbeda dengan rute lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan biaya operasional yang lebih besar untuk melayani perjalanan menuju bandara.

“Untuk yang ke Soekarno-Hatta khusus untuk Soekarno-Hatta, yang lainnya nantinya akan diputuskan secara bersamaan,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah faktor membuat biaya operasional rute bandara lebih tinggi. Mulai dari jarak tempuh yang lebih jauh, jumlah halte pemberhentian yang banyak, hingga biaya parkir di area bandara yang lebih mahal.

“Kenapa yang Soekarno-Hatta berbeda? Karena yang pertama karena jauh, perhentiannya banyak, parkir di sananya juga kosnya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Maka tentunya pengeluarannya juga tidak supaya subsidinya tidak terlalu tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3). Selama tiga bulan pertama, tarif bus tersebut dipatok sebesar Rp3.500 untuk sekali perjalanan.

“Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan selama tiga bulan, terutama dalam rangka menyambut Idul Fitri, kami akan menetapkan tarifnya tetap Rp3.500 selama tiga bulan ini,” kata Pramono di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Pramono menambahkan, setelah masa uji coba tiga bulan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terkait tarif. Menurutnya, subsidi yang dikeluarkan untuk rute ini cukup besar sehingga kemungkinan tarif akan disesuaikan.