Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, kembali menegaskan komitmennya. Ia ingin memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat kecil. Bahkan, ia tak segan membuka sayembara. Siapa pun yang bisa mengungkap praktik curang dalam penyaluran subsidi energi ini, akan diberi hadiah. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara Bimbingan Teknis Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi. Acaranya digelar di Kuningan, tepatnya pada Senin (27/4). Di forum itu, Rokhmat menyoroti soal penyalahgunaan BBM subsidi. Masih sering terjadi, katanya. Apalagi untuk solar sering dinikmati kalangan mampu hingga pengusaha besar. “Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026). Menurut dia, kebijakan subsidi adalah bentuk keberpihakan negara. Khususnya kepada masyarakat yang rentan. Makanya, tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan kelompok yang tidak berhak. “Subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit. Ini harus kita jaga bersama,” ujarnya. Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tekanan global, harga BBM subsidi tetap dipertahankan. Langkah ini, kata Rokhmat, mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap daya beli rakyat. “Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi,” katanya. Rokhmat juga melontarkan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero). Menurutnya, peran perusahaan ini dalam menjaga distribusi energi nasional patut diacungi jempol. “Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus,” ucapnya. Dan peserta pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Nah, sebagai bentuk pengawasan partisipatif, ia mengajak masyarakat aktif melapor. Kalau ada indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi entah di SPBU, SPBE, atau titik distribusi lainnya jangan ragu. “Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi,” jelasnya. Ia juga meminta BPH Migas untuk lebih ketat. Pengawasan harus diperkuat. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan dalam menindak pelanggaran. “BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan,” tegasnya. Namun begitu, untuk wilayah Kuningan sendiri, Rokhmat mengaku belum menemukan penyimpangan yang signifikan. Tapi ia tetap mengingatkan. Semua pihak harus menjaga integritas distribusi. “Alhamdulillah di Kuningan belum ada temuan kecurangan. Saya titip, jalannya BBM subsidi harus tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan. Khususnya solar. Jangan sampai ada SPBU yang kehabisan. “Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal,” pungkasnya.