BRIDA Kaltim Kembangkan Model Insentif untuk Tarik Dokter Spesialis ke Daerah Terpencil

Dari Samarinda, ada kabar terbaru soal upaya mengatasi masalah kesehatan yang sudah lama bikin pusing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lewat Badan Riset dan Inovasinya (BRIDA), lagi garap sebuah model insentif khusus. Tujuannya jelas: mendorong dokter spesialis agar mau bertugas di daerah-daerah pelosok dan pedalaman yang selama ini kesulitan dapat layanan.

Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, bilang riset ini diharapkan bisa ngasih rekomendasi kebijakan yang nggak cuma bagus di kertas, tapi juga bisa diterapkan di lapangan. Soalnya, masalah distribusi dokter spesialis ini memang persoalan klasik yang belum ketemu ujungnya.

“Riset ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis di daerah terpencil,” ujar Fitriansyah di Samarinda, Sabtu.

Faktanya, sampai sekarang dokter spesialis masih numpuk di kota-kota besar. Sementara warga di pedalaman seringkali harus berjuang sendiri kalau butuh penanganan medis yang spesifik. Jarak yang jauh dan fasilitas yang terbatas bikin masalah ini makin pelik.

Nah, buat cari solusi yang pas, BRIDA Kaltim nggak jalan sendiri. Mereka ajak Universitas Mulawarman, Dinas Kesehatan setempat, plus para peneliti lokal buat kolaborasi. Kerja bareng ini intinya mau meracik formula insentif yang bener-benar tepat sasaran.

“Langkah kolaborasi ini bertujuan merumuskan skema insentif paling tepat sasaran agar ketersediaan tenaga medis berkualitas tidak hanya menumpuk pada kawasan perkotaan,” kata Fitriansyah.

Tim gabungan ini kemudian menyelami berbagai faktor kunci. Mereka analisis mulai dari beban kerja dokter, lokasi penempatan, sampai seberapa langka sih spesialisasi tertentu di suatu daerah. Akses menuju fasilitas kesehatan juga jadi bahan pertimbangan serius.

Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat setempat ternyata nggak boleh dilupakan. Ini jadi poin penting yang harus masuk dalam kalkulasi kebijakan.

“Kondisi sosial masyarakat di wilayah pelosok menjadi faktor penting yang wajib dimasukkan ke dalam indikator utama,” tegasnya.

Fitriansyah menekankan, bikin aturan yang adil harus pakai pendekatan data dan sinergi yang kuat antar lembaga. Makanya, kajian yang mereka lakukan nggak cuma teori belaka. Tim juga turun langsung ke lapangan buat melihat dan mendengar sendiri kendala-kendala riil yang dihadapi para tenaga medis di daerah terpencil.

Harapannya, dari proses panjang ini bakal lahir sebuah skema yang bisa menjawab ketimpangan secara nyata. Bukan sekadar wacana.

sumber : Antara