Menkes Ungkap 10% Penerima Bantuan BPJS Justru dari Kalangan Terkaya

Rapat kerja antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan anggota Komisi IX DPR pada Rabu (15/4/2026) berlangsung cukup intens. Fokusnya? Data penerima bantuan BPJS yang ternyata bermasalah. Menurut Menkes, anomali mulai terlihat begitu proses pendataan diserahkan ke BPS untuk dikonsolidasikan.

“Dengan adanya perapian data oleh BPS yang tersentralisasi ini, duduk ada Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes, kita lihat ada anomali,” ujar Budi di kompleks parlemen, Senayan.

Inti masalahnya sederhana, tapi dampaknya besar: bantuan pemerintah untuk BPJS ini ternyata tidak selalu tepat sasaran. Padahal, anggaran itu seharusnya menyasar mereka yang benar-benar miskin dan membutuhkan.

“Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk orang termiskin,” lanjutnya.

Ia kemudian membeberkan fakta yang cukup mengejutkan. Setelah data dipadankan, terungkap bahwa sekitar 10% dari penerima bantuan justru berasal dari kalangan 10% terkaya di Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi punya wajah nyata.

“Contoh PBI yang dibayarkan Kemenkes itu masih ada dari 96 jutaan itu masih ada 47 ribu (47.210) yang kurang tepat sasaran,” jelas Budi dengan nada getir.

Sebagai gambaran sekaligus sindiran halus, ia bahkan menyebut salah satu contohnya. “Kalau saya boleh bercanda sedikit, Pak Kuntha Sekjen saya dulu itu masuk di situ,” tuturnya. Pernyataan itu cukup menggambarkan betapa seriusnya penyimpangan yang terjadi.