HIMKI Desak Kebijakan Spesifik untuk Selamatkan Industri Furnitur dan Kerajinan

Pantau - Industri furnitur dan kerajinan kita lagi di ujung tanduk. Biaya energi yang melambung, ditambah tekanan pasar global, bikin pelaku usaha was-was. Nah, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) pun angkat bicara. Mereka bilang, butuh banget kebijakan yang terukur dan pas sasaran biar daya saing nasional nggak tergerus.

Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, ngasih penjelasan. Menurut dia, sektor hilir kayak furnitur ini rentan banget. Goyahan sedikit aja di biaya produksi atau dinamika ekspor, langsung berasa dampaknya.

“Sektor hilir seperti furnitur dan kerajinan punya sensitivitas tinggi terhadap perubahan biaya. Di sisi lain, ruang untuk menyesuaikan harga di pasar global sangat terbatas,” ujarnya.

Soal tantangan, Sobur merinci beberapa poin. Mulai dari kenaikan harga energi yang bikin pusing, keterbatasan bahan baku, sampai hambatan operasional sehari-hari. Belum lagi urusan likuiditas ekspor yang kadang nggak lancar, padahal industri ini menyerap banyak tenaga kerja.

Kunci Bertahan: Bahan Baku dan Arus Kas

Kalau mau produksi tetap jalan, dua hal ini krusial: pasokan bahan baku harus lancar dan pengelolaan arus kas perlu fleksibel. Di sinilah peran kebijakan pemerintah dinanti. Kebijakan yang tepat bukan cuma bisa meredam tekanan, tapi juga menjaga kontribusi sektor ini terhadap devisa negara.

Makanya, HIMKI mendorong agar pemerintah nggak pakai kebijakan satu untuk semua. Perlu pendekatan spesifik yang mempertimbangkan karakteristik unik tiap sektor industri. Soalnya, masalah yang dihadapi furnitur, belum tentu sama dengan kerajinan anyaman, misalnya.

Mimpi Besar dan Upaya Nyata

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian punya target ambisius: ingin Indonesia jadi pusat produksi furnitur dunia. Caranya dengan penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

Target ini nggak main-main. Pasar furnitur global nilainya fantastis, lebih dari 736 miliar dolar AS! Sektor ini juga jadi penopang hidup bagi ratusan ribu pekerja di dalam negeri.

Data BPS mencatat secercah harapan. Pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 diproyeksi 5,30 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendongkrak produktivitas, pemerintah sudah jalanin program restrukturisasi mesin.

Program ini sudah menjangkau 35 perusahaan dengan bantuan total Rp26,1 miliar. Hasilnya? Efisiensi produksi naik sekitar 10,7 persen. Mutu produk bahkan melonjak lebih dari 36 persen, dengan produktivitas ikut terdongkrak hampir 33 persen. Angka-angka yang cukup memberi angin segar di tengah tantangan yang ada.