Mensos dan BPS Percepat Penyerahan Data Penerima Bansos untuk Triwulan II

Di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul bertemu dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan siang itu membahas satu hal krusial: hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 untuk tahun 2026.

Gus Ipul tampak bersyukur. Menurutnya, proses pemutakhiran data yang rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali kali ini berjalan lebih cepat. Untuk triwulan kedua di bulan April, hasilnya bisa diterima sepuluh hari lebih awal dari jadwal biasa.

"Alhamdulillah ini atas kesepakatan bersama agar penyaluran bisa lebih cepat. Ibu Kepala BPS beserta jajaran bisa mempercepat penyerahan DTSEN hasil pemutakhiran itu 10 hari lebih cepat. Jadi biasanya tanggal 20, kita bisa terima tanggal 10. Alhamdulillah untuk triwulan kedua ini kita sudah bisa terima pada tanggal 10,"

Demikian penjelasan Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).

Data yang sudah diperbarui ini punya peran penting. Ia akan menjadi landasan utama untuk menetapkan penerima Bantuan Sosial reguler, seperti PKH dan BPNT, pada triwulan kedua. "Saya bersyukur sekali. Alhamdulillah DTSEN semakin solid, terus dilakukan langkah-langkah nyata sehingga error-nya terus menurun," ujarnya lagi.

Namun begitu, fungsinya tak cuma untuk bansos. Data mutakhir itu juga akan dipakai sebagai basis merekrut calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Sistemnya unik: tidak ada pendaftaran biasa.

"Jadi siswa Sekolah Rakyat ini tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan berbasis DTSEN, khususnya nanti adalah di Desil 1 dan Desil 2,"

Imbuhnya. Upaya penyempurnaan juga terlihat dari sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. "Alhamdulillah pemadanan DTSEN dengan Dukcapil terus diperkuat," kata Gus Ipul.

Di tempat yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan rincian teknis. Hasil pemutakhiran DTSEN Volume 2 terbagi dalam rekaman data keluarga dan individu. Angkanya bergerak. Rekaman keluarga naik dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta. Sementara individu, bertambah dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta.

Perubahan itu wajar. Menurut Amalia, ada proses alamiah yang mempengaruhi data.

"Ini kami mutakhirkan. Ada yang meninggal sekitar 314 ribu berdasarkan SIAK, dan waktu kami ground check juga kami menemukan ada yang meninggal 356 ribu. Tetapi juga ada yang lahir baru, ada yang melakukan reaktivasi NIK dan kartu keluarga. Sehingga net-nya tadi yang sudah saya sampaikan,"

jelasnya.

Dari proses pemutakhiran itu, BPS juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian. Tercatat ada inclusion error sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ternyata berada di Desil 5 ke atas padahal seharusnya tidak menerima bansos.

"Kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 KPM, atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos triwulan ke-1. Di mana total penerima bansos triwulan ke-1 adalah sebesar 18,15 juta keluarga,"

tutup Amalia.

Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya. Mereka duduk bersama, membahas data, berusaha memastikan bantuan tepat sasaran.