Ketua PDIP Jatim Soroti Peregukan Basis NU dan Ancaman Budaya Palsu di Era Digital

Acara Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada Minggu lalu tak sekadar seremoni. Dalam sambutannya, Ketua DPD Jatim Said Abdullah menyelipkan pesan-pesan penting. Ia bicara soal jati diri politik Jawa Timur yang khas, lalu beralih ke ancaman budaya palsu yang merajalela di era digital sekarang.

Said membuka pidatonya dengan lugas.

"Saya hanya akan menyampaikan dua hal. Ini pesan penting dari ibadah sosial di Bulan Syawal, menurut saya. Pertama, soal jati diri kita di Jawa Timur. Siapa kita sebenarnya, apa masalah bersama yang kita hadapi, dan bagaimana perjuangan ke depannya. Kedua, tentang wajah dunia yang makin dipenuhi kepalsuan. Padahal, Syawal membawa pesan ketulusan dan kejujuran. Lalu, bagaimana kita harus bersikap?"

Begitu penegasannya, seperti tertulis dalam rilis yang diterima media.

Dia lantas menekankan satu hal yang sudah mengakar: relasi santri dan abangan di tanah Jawa Timur. Dua basis besar ini sering disebut Ijo-Abang merepresentasikan kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) dan PDI Perjuangan. Kekuatannya nyata, hingga ke tingkat kampung paling bawah sekalipun.

Namun begitu, Said melihat ada pergeseran. Pembelahan sosial yang dianalisis Clifford Geertz di era 1950-an kini tampak semakin melebur. Realitanya, banyak pemilih yang secara identitas mengaku NU, tetapi dukungan politiknya mengalir ke PDI Perjuangan. Karena itulah, partainya tak akan pernah meninggalkan NU. Khususnya di Jatim.

Persoalan sehari-hari yang dihadapi kedua kelompok itu pun nyaris sama. Kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, sulitnya dapat pekerjaan layak semua itu masalah bersama. Menurut Said, perbedaan di antara mereka sangat tipis jika dibandingkan dengan kesamaan nasib yang harus dihadapi.

Lalu, bagaimana pembagian perannya? Di sini Said menjelaskan. NU punya peran besar dalam pemberdayaan sosial keumatan. Sementara PDI Perjuangan menjalankan fungsi politik, lewat kebijakan di tingkat daerah hingga pusat, untuk mendongkrak kesejahteraan.

Secara ideologis, keduanya juga sejalan. NU dan PDIP sama-sama mengusung Islam Wasathiyah atau Islam moderat. Nilainya jelas: keseimbangan, keadilan, toleransi. Serta penolakan tegas terhadap segala bentuk ekstremisme.

Prinsip moderat ini jadi pedoman langkah politik PDIP. Politik yang mengedepankan Islam ramah, melindungi semua kelompok, termasuk minoritas.

Tak hanya itu, Said membuka pintu lebar-lebar bagi tokoh NU untuk aktif di PDIP. Keterlibatan para kiai dan tokoh pesantren itu bagian dari ijtihad politik. Juga upaya dakwah dalam ranah kebangsaan.

Membahas halal bihalal, Said mengajak hadirin menengok sejarah. Tradisi ini lahir dari gagasan KH Abdul Wahab Hasbullah dan Soekarno di 1948. Saat itu, tujuannya mulia: meredakan konflik politik dan menguatkan persatuan nasional di masa-masa awal kemerdekaan.

Jadi, halal bihalal bukan cuma acara seremonial belaka. Ini sarana mempererat silaturahmi, mengakui kesalahan, dan menumbuhkan kejujuran. Nilai-nilai itu justru kian penting sekarang, di tengah dunia yang dipenuhi kepalsuan.

Fenomena post-truth pun disinggungnya. Masyarakat kini sulit membedakan mana kebenaran, mana kebohongan. Media sosial sering jadi ruang yang malah memperkuat kepalsuan, lewat narasi-narasi yang kerap jauh dari realitas.

Sebagai refleksi, Said memberi contoh. Pemalsuan sebenarnya sudah ada sejak awal Islam. Bedanya, dulu masih bisa dikenali karena ada otoritas dan kualitas yang jelas. Sekarang? Kepalsuan bisa menyebar cepat, memengaruhi persepsi publik dengan mudah.

Lantas apa yang harus dilakukan? Said punya ajakan.

"Sering-seringlah bertabayun dan silaturahmi. Tinggikan akal budi, selalu buka hati, dan berpegang teguh pada jalan yang diridhoi Allah SWT. Itu semua jadi pegangan untuk meniti jalan hidup. Agar kita bisa menemukan kesejatian, tidak mudah diombang-ambingkan kepalsuan."

Nilai-nilai itu, tambahnya, harus tercermin juga dalam praktik politik. Politik yang konsisten, adil, serta dibangun dengan sikap terbuka dan rendah hati dalam menjalin hubungan dengan semua pihak.